SAMARINDA – Tidak banyak ruang kelas aparatur sipil negara yang membahas hukum perang, artificial intelligence (AI), drone, dan masa depan peradaban global dalam satu forum. Namun, suasana itulah yang terlihat di Gedung Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Samarinda, Sabtu (13/6/2026), ketika puluhan Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Samarinda mengikuti Tutorial Tatap Muka (TTM) Universitas Terbuka (UT).
Kelas akhir pekan itu menjadi tidak biasa karena Wali Kota Samarinda, Andi Harun, hadir langsung sebagai pengajar. Andi Harun yang juga tercatat sebagai dosen Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Politik Universitas Terbuka mengampu Mata Kuliah Hukum Internasional (HKUM4205) dengan materi Hukum Humaniter Internasional dan Masa Depan Peradaban Global.
Di tengah rutinitas birokrasi yang kerap identik dengan administrasi, layanan publik, dan tata kelola pemerintahan, kelas tersebut menghadirkan perspektif yang lebih luas. Para ASN diajak melihat bahwa perubahan dunia, termasuk konflik global dan perkembangan teknologi militer, pada akhirnya juga berkaitan dengan cara pemerintah memahami hukum, kebijakan, dan tanggung jawab negara terhadap masyarakat.
Materi yang disampaikan Andi Harun tidak berhenti pada konsep hukum internasional. Diskusi berkembang hingga menyentuh penggunaan kecerdasan buatan atau AI, pemanfaatan teknologi drone dalam konflik modern, serta tantangan hukum humaniter internasional dalam menjaga nilai kemanusiaan di tengah perubahan zaman.
Suasana kelas berlangsung interaktif. Para peserta tidak hanya mendengarkan paparan, tetapi juga terlibat dalam diskusi mengenai relevansi hukum perang di era modern. Pembahasan turut mengulas Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan bagaimana prinsip-prinsip hukum internasional dapat dipahami dalam konteks tata kelola pemerintahan dan kebijakan publik.
Kehadiran Andi Harun di ruang kelas memberi pesan bahwa peningkatan kapasitas ASN tidak cukup hanya dilakukan melalui pelatihan teknis. Aparatur juga perlu dibekali cara berpikir yang lebih kritis, global, dan adaptif agar mampu menghadapi tantangan pelayanan publik yang semakin kompleks.
Program perkuliahan khusus ASN ini diinisiasi oleh SALUT Etam Betuah sebagai Sentra Layanan Universitas Terbuka di Samarinda. Kepala SALUT Etam Betuah, Ahmad Husaini, mengatakan program tersebut dirancang untuk memberikan akses pendidikan yang lebih fleksibel bagi ASN yang selama ini kesulitan mengikuti tutorial tatap muka karena padatnya aktivitas kerja.
“Banyak ASN yang sudah menjadi mahasiswa Universitas Terbuka, tetapi kesulitan mengikuti tutorial karena jadwal kerja. Karena itu kelas dilaksanakan pada hari Sabtu agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat,” ujar Ahmad, Sabtu (13/6/2026).
Menurut Ahmad, seluruh proses koordinasi dan penyelenggaraan kegiatan difasilitasi oleh SALUT Etam Betuah. Sementara itu, instansi menyiapkan peserta yang mengikuti perkuliahan. Pola ini dinilai menjadi solusi bagi pegawai pemerintah yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi tanpa harus meninggalkan tugas dan tanggung jawab di kantor.
Kegiatan ini sekaligus menunjukkan komitmen Pemerintah Kota Samarinda dalam mendukung peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan formal. Dukungan tersebut tidak hanya hadir dalam bentuk kebijakan, tetapi juga ditunjukkan melalui keterlibatan langsung kepala daerah dalam proses pembelajaran.
Melalui model pembelajaran yang fleksibel, UT membuka ruang bagi ASN untuk terus belajar tanpa mengorbankan pelayanan publik. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, inisiatif ini sejalan dengan semangat SDGs, khususnya pendidikan berkualitas, pekerjaan layak, serta penguatan institusi publik yang efektif.
Dari kelas yang digelar di akhir pekan itu, pesannya terasa kuat: birokrasi masa depan tidak cukup diisi oleh aparatur yang sekadar menjalankan rutinitas. Ia membutuhkan ASN yang terus memperbarui pengetahuan, berani membaca perubahan, dan mampu membawa cara berpikir baru ke dalam pelayanan masyarakat.
