MATARAM — Di daerah, kebutuhan untuk terus belajar sering kali bertemu dengan tantangan waktu, jarak, dan tanggung jawab pekerjaan. Pada saat yang sama, masyarakat juga semakin membutuhkan akses informasi hukum yang mudah dipahami, dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan mampu melindungi karya serta inovasi mereka. Dari titik inilah Universitas Terbuka Mataram dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Nusa Tenggara Barat mulai membuka ruang kolaborasi.
Kanwil Kemenkum NTB menerima audiensi Universitas Terbuka Mataram pada Kamis (18/06). Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk menjajaki sinergi kelembagaan dalam penguatan kualitas sumber daya manusia, perluasan edukasi hukum kepada masyarakat, serta pelindungan Kekayaan Intelektual di daerah.
Audiensi tersebut diterima langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB, I Gusti Putu Milawati, didampingi Kepala Bidang Kekayaan Intelektual dan Penyuluh Hukum. Sementara itu, Universitas Terbuka Mataram diwakili oleh Anam selaku Manager Pembelajaran dan Andri selaku Penanggung Jawab Kerja Sama dan Registrasi.
Dalam pertemuan itu, kedua pihak membahas peluang kerja sama yang tidak hanya berorientasi pada hubungan antarinstansi, tetapi juga diarahkan untuk memberi manfaat lebih luas bagi aparatur dan masyarakat. Ruang kolaborasi yang dibicarakan meliputi bidang pendidikan, pengembangan SDM aparatur, penyuluhan hukum, hingga pelindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual.
Bagi Universitas Terbuka, sistem pembelajaran jarak jauh menjadi kekuatan utama yang dapat menjawab kebutuhan peningkatan kapasitas di daerah. Melalui model pendidikan yang fleksibel, ASN maupun masyarakat dapat mengembangkan kompetensi tanpa harus meninggalkan tugas, pekerjaan, atau tanggung jawab harian mereka.
Di sisi lain, bagi Kanwil Kemenkum NTB, kolaborasi ini berpotensi memperluas jangkauan layanan dan edukasi hukum. Penyebarluasan informasi hukum tidak hanya berhenti pada kegiatan formal, tetapi dapat diperkuat melalui jejaring pendidikan, sivitas akademika, dan pendekatan pembelajaran yang lebih mudah diakses masyarakat.
Isu Kekayaan Intelektual juga menjadi bagian penting dalam pembahasan tersebut. Di tengah semakin tumbuhnya kreativitas dan inovasi daerah, pemahaman masyarakat terhadap pelindungan karya menjadi semakin relevan. Karya, gagasan, produk, maupun inovasi lokal membutuhkan perlindungan agar tidak berhenti sebagai potensi, tetapi dapat berkembang menjadi nilai tambah bagi masyarakat.
Kakanwil Kemenkum NTB, I Gusti Putu Milawati, menyambut baik audiensi tersebut. Ia menegaskan bahwa kolaborasi dengan perguruan tinggi menjadi langkah penting dalam memperkuat kualitas layanan hukum di daerah.
“Kerja sama ini diharapkan tidak hanya berdampak pada peningkatan kapasitas aparatur, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat melalui edukasi hukum dan penguatan pelindungan Kekayaan Intelektual,” ujarnya.
Pernyataan itu memberi penekanan bahwa kerja sama yang dijajaki tidak semata-mata bersifat administratif. Lebih dari itu, kolaborasi ini diarahkan untuk menghadirkan manfaat yang terasa: aparatur yang semakin kompeten, masyarakat yang lebih melek hukum, serta pelaku inovasi daerah yang lebih memahami pentingnya melindungi karya mereka.
Inisiatif ini juga sejalan dengan agenda pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam mendorong pendidikan berkualitas, penguatan kelembagaan, inovasi, serta kemitraan lintas sektor. Ketika akses pendidikan diperluas dan literasi hukum diperkuat, masyarakat memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh secara mandiri dan terlindungi.
Sebagai tindak lanjut, Kanwil Kemenkum NTB dan Universitas Terbuka Mataram akan melakukan pembahasan teknis untuk mengidentifikasi ruang lingkup kerja sama. Hasil pembahasan itu nantinya dapat dituangkan dalam dokumen kesepahaman maupun perjanjian kerja sama.
Dari sebuah audiensi, arah kolaborasi itu mulai terbaca. Pendidikan dan hukum tidak lagi ditempatkan sebagai urusan yang jauh dari masyarakat, melainkan sebagai bekal untuk hidup lebih berdaya. Jika kerja sama ini berjalan, masyarakat NTB tidak hanya mendapat akses belajar yang lebih terbuka, tetapi juga ruang yang lebih kuat untuk memahami hukum dan melindungi inovasi mereka sendiri.
