Di tengah upaya memperkuat kualitas birokrasi daerah, sebuah langkah strategis diambil oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), pemerintah daerah tersebut resmi menjalin kerja sama dengan Universitas Terbuka (UT) Majene untuk membuka akses pendidikan lanjutan bagi aparatur sipil negara (ASN).
Kerja sama ini menjadi angin segar bagi ASN yang ingin meningkatkan kompetensi tanpa harus meninggalkan tugas pelayanan publik. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang digelar pada Kamis, 26 Februari 2026. Penandatanganan ini sekaligus menjadi tindak lanjut dari nota kesepahaman (MoU) yang sebelumnya telah disepakati antara Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah dan UT Majene.
Langkah ini tidak sekadar seremoni administratif. Lebih dari itu, kerja sama tersebut membuka peluang nyata bagi ASN untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, khususnya program Magister, melalui skema bantuan pendidikan dengan sistem sharing cost.
Kepala BKPSDM Mamuju Tengah, Dr. Hasanuddin Wahid, S.Ag., M.Si., menegaskan bahwa PKS ini menjadi fondasi penting dalam implementasi program peningkatan kualifikasi pendidikan bagi aparatur di lingkup pemerintah daerah.
“Kerja sama ini memastikan ASN yang menerima bantuan pendidikan dapat menempuh studi di perguruan tinggi yang kredibel dan memiliki sistem pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan ASN,” jelasnya.
Ia menambahkan, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci penting dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih profesional dan adaptif terhadap dinamika pembangunan daerah.
Dalam konteks ini, sistem pembelajaran terbuka dan jarak jauh yang diterapkan UT menjadi solusi yang relevan bagi para ASN. Dengan model pembelajaran yang fleksibel, para aparatur tetap dapat menjalankan tugas pelayanan publik sambil melanjutkan pendidikan secara akademik.
Direktur UT Majene, Ibu Devi Ayuni, SE., M.Si., menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi bagian dari komitmen UT dalam memperluas akses pendidikan tinggi yang berkualitas bagi berbagai lapisan masyarakat, termasuk aparatur pemerintah.
Ia menegaskan bahwa UT Majene sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) dengan akreditasi institusi A memiliki sistem pembelajaran yang dirancang untuk menjawab kebutuhan pembelajar dewasa yang aktif bekerja.
Pada tahap awal implementasi kerja sama ini, empat ASN dari Kabupaten Mamuju Tengah telah dinyatakan lolos seleksi dan akan mengikuti program magister di UT Majene. Meski jumlahnya masih terbatas, program ini dipandang sebagai langkah awal yang strategis untuk membuka peluang yang lebih luas di masa depan.
Ke depan, program peningkatan kualifikasi ini diharapkan dapat diperluas sehingga semakin banyak ASN yang memperoleh kesempatan melanjutkan studi. Tidak hanya pada jenjang Magister, kerja sama ini juga membuka ruang pengembangan pendidikan bagi ASN yang belum menyelesaikan program sarjana (S1), sekaligus menjajaki kemungkinan pengembangan program S2 dan S3 yang disesuaikan dengan kebutuhan pembangunan daerah.
Selain bidang pendidikan, UT Majene juga menegaskan komitmennya untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Mamuju Tengah. Sinergi ini diharapkan dapat menghadirkan kontribusi nyata bagi penguatan kapasitas daerah serta mendorong lahirnya kebijakan berbasis riset.
Menariknya, rangkaian kegiatan penandatanganan kerja sama ini berlangsung dalam suasana sederhana namun penuh kekhidmatan di bulan Ramadan. Momentum tersebut seolah menegaskan semangat kolaborasi dan komitmen kedua belah pihak untuk membangun sinergi jangka panjang dalam pengembangan sumber daya manusia.
Sebagai tindak lanjut, UT Majene dan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah akan menggelar sosialisasi kepada seluruh ASN mengenai program studi yang tersedia serta mekanisme pembelajaran yang dapat diikuti.
Lebih dari sekadar program pendidikan, kerja sama ini menjadi langkah strategis dalam menciptakan aparatur yang profesional, kompeten, dan adaptif terhadap tantangan pembangunan. Inisiatif ini juga sejalan dengan semangat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam mendorong akses pendidikan berkualitas serta memperkuat kelembagaan yang efektif dan akuntabel demi pembangunan daerah yang berkelanjutan.
