Transparan, Fleksibel, Modern: Intip Audit di UT Makassar

Makassar – Universitas Terbuka (UT) Makassar baru saja menyelesaikan audit operasional yang dilakukan oleh Kantor Pengawasan Internal (KPI) UT, pada 20–25 Oktober 2025. Kegiatan ini menjadi salah satu langkah kampus untuk memastikan tata kelola yang transparan, efisien, dan akuntabel.

Direktur UT Makassar, Prof. Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM., menjelaskan bahwa audit bukan sekadar rutinitas. “Audit memberi kami kesempatan untuk meninjau sistem kerja, menemukan hal-hal yang bisa diperbaiki, dan meningkatkan efisiensi operasional,” ujarnya.

Yang menarik, audit kali ini menggunakan pendekatan baru: tidak hanya mengawasi, tapi juga memberi saran dan rekomendasi strategis. Tim auditor, dipimpin Nur Dian Fitriana, SE, bersama Dr. Tora Akadira, ST., M.Si., bekerja sama dengan seluruh staf UT Makassar secara terbuka dan kooperatif. Selama empat hari, dokumen, klarifikasi, dan data pendukung diberikan secara transparan, mencerminkan budaya profesionalisme dan integritas kampus.

Proses audit ini ternyata juga memiliki dampak yang lebih luas. Dengan memperkuat tata kelola dan transparansi, UT Makassar ikut mendukung pendidikan berkualitas dan inklusif (SDG 4), sekaligus membangun lembaga yang adil, efisien, dan bertanggung jawab (SDG 16). Artinya, audit bukan sekadar kegiatan internal, tapi juga bagian dari langkah nyata kampus untuk berkontribusi pada pembangunan pendidikan yang berkelanjutan dan bermutu tinggi.

Audit ditutup dengan closing meeting, di mana hasil audit dibahas bersama, tanggapan disampaikan melalui SIAIS (Sistem Informasi Audit Internal Sektor), dan ditandatangani Berita Acara Kesepakatan. Prof. Abdul Rahman menekankan, hasil audit akan menjadi pijakan penting untuk peningkatan kinerja dan pengendalian internal di masa depan.

Dengan audit ini, UT Makassar semakin meneguhkan posisinya sebagai pusat pembelajaran modern di timur Indonesia. Kampus ini tidak hanya menghadirkan akses pendidikan terbuka tanpa batas, tetapi juga menanamkan nilai transparansi, efisiensi, dan tanggung jawab publik di setiap lini.