Mahasiswa Universitas Terbuka (UT) mendapat kesempatan mendalami langsung arah politik luar negeri Indonesia saat berkunjung ke Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Rabu (18/2/2025). Kunjungan yang difasilitasi Biro Hubungan Masyarakat Kemensetneg itu menjadi ruang diseminasi dan diskusi mengenai kebijakan luar negeri, keanggotaan Indonesia dalam organisasi internasional, hingga peran strategis Indonesia dalam forum Developing-8 (D-8).
Kegiatan yang digelar secara luring di Aula Hoegeng ini dibuka oleh Kepala Biro Humas Kemensetneg Eddy Cahyono Sugiarto. Dalam sambutannya, Eddy mengapresiasi partisipasi mahasiswa UT dan menekankan pentingnya generasi muda memahami kebijakan strategis pemerintah, khususnya di bidang diplomasi dan program prioritas nasional.
“Melalui kegiatan ini, kami berharap mahasiswa dapat memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai peran Kemensetneg dalam mendukung tugas Presiden dan Wakil Presiden, sekaligus memahami arah kebijakan dan program prioritas pemerintah dalam memperkuat posisi Indonesia di tingkat global,” ujar Eddy.
Sebagai perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh, UT terus mendorong mahasiswanya aktif mengikuti forum-forum strategis nasional. Kegiatan ini menjadi bukti bahwa akses pendidikan berkualitas tidak hanya hadir di ruang kelas, tetapi juga melalui pengalaman langsung memahami dinamika kebijakan publik dan diplomasi internasional.
Dalam sesi pemaparan, Asisten Deputi Hubungan Luar Negeri, Komunikasi, dan Digital Deputi Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM Sekretariat Dukungan Kabinet, Johar Arifin, menjelaskan bahwa politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri. Prinsip bebas berarti Indonesia bersikap independen tanpa terikat blok kekuatan global mana pun, sedangkan aktif mencerminkan kontribusi nyata dalam menciptakan perdamaian dunia dan tata kelola global yang adil.
“Hubungan luar negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional, baik yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, organisasi, maupun warga negara Indonesia. Setiap bentuk komunikasi antar individu lintas negara pada hakikatnya merupakan bagian dari hubungan luar negeri,” ujar Johar.
Ia menambahkan, peran aktif Indonesia juga diwujudkan melalui partisipasi dalam berbagai organisasi internasional, salah satunya D-8 yang beranggotakan Indonesia, Turki, Iran, Malaysia, Pakistan, Bangladesh, Mesir, dan Nigeria. Indonesia tercatat sebagai salah satu negara pendiri sejak 1997.
“D-8 menjadi wadah strategis untuk memperkuat kerja sama ekonomi Selatan-Selatan, dengan tujuan mendorong pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan pembangunan berkelanjutan di antara negara-negara anggotanya,” jelas Johar.
Pada KTT ke-11 D-8 di Mesir, 17–19 Desember 2024, dihasilkan Deklarasi Kairo yang menegaskan penguatan kerja sama di bidang perdagangan, ekonomi, pangan, pertanian berkelanjutan, pariwisata, riset, dan pendidikan, serta penolakan terhadap sanksi ekonomi sepihak terhadap negara anggota. Dalam forum tersebut, Azerbaijan resmi bergabung sebagai anggota baru.
Indonesia juga ditetapkan sebagai Ketua D-8 periode 2026–2027 dan akan menjadi tuan rumah KTT ke-12 D-8 di Jakarta pada 15–17 April 2026 dengan tema “Navigating Global Shifts: Strengthening Equality, Solidarity, and Cooperation for Shared Prosperity.” Indonesia akan mendorong integrasi ekonomi, pengembangan ekonomi halal, ekonomi biru dan transisi hijau, konektivitas dan kerja sama digital, serta penguatan kelembagaan D-8, termasuk mengusulkan isu kelautan sebagai agenda baru.
Sementara itu, Pranata Humas Ahli Madya Faisal Fahmi menekankan pentingnya transformasi digital sebagai instrumen untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Ia juga menegaskan bahwa seluruh kebijakan negara berlandaskan empat tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945.
“Kementerian Sekretariat Negara memiliki peran strategis dalam memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden selaku kepala negara dan kepala pemerintahan, agar seluruh kebijakan nasional berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan berdampak luas bagi masyarakat,” ujar Faisal.
Melalui kegiatan ini, mahasiswa UT tidak hanya memahami peran Kemensetneg, tetapi juga posisi strategis Indonesia di kancah global. Upaya ini sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 4 tentang Pendidikan Berkualitas, SDG 16 tentang Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan Tangguh, serta SDG 17 tentang Kemitraan untuk Mencapai Tujuan. Pendidikan tinggi yang inklusif dan terbuka seperti yang dihadirkan UT menjadi jembatan penting dalam mencetak generasi yang paham kebijakan publik dan siap berkontribusi bagi bangsa.
