TANGERANG — Pertumbuhan ekonomi kerap menjadi tolok ukur utama, sementara isu ketimpangan dan inklusivitas masih menjadi perhatian dalam agenda pembangunan berkelanjutan. Menanggapi isu tersebut, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Terbuka (UT) bersama Agung Sedayu Group menggelar International Seminar on Sharia Economics (ISSE) 2026 pada Kamis, 12 Februari 2026 di Marketing Gallery PIK 2 Hall Annex, Tangerang. Forum ini mempertemukan akademisi, praktisi industri, dan regulator untuk membahas peran ekonomi syariah dalam pembangunan berkelanjutan.
Seminar bertajuk “Harmonization of Sharia Economic Principles and Sustainable Development Goals (SDGs): An Integrative Strategy for Inclusive Sustainable Development” mengangkat peran ekonomi syariah sebagai salah satu pendekatan dalam pembangunan berkelanjutan. Forum ini menjadi ruang dialog antara perguruan tinggi dan dunia usaha mengenai kontribusi ekonomi syariah terhadap agenda pembangunan global.
Mewakili Rektor UT, Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama, dan Bisnis Dr. Hendrian, S.E., M.Si., menyampaikan bahwa pembangunan global memerlukan pendekatan yang memperhatikan pertumbuhan ekonomi sekaligus aspek sosial, lingkungan, dan inklusivitas.
Ia menjelaskan bahwa prinsip ekonomi syariah memiliki keselarasan dengan agenda SDGs karena menekankan keadilan, keseimbangan, tanggung jawab sosial, serta kemaslahatan masyarakat. Hendrian juga mengapresiasi kolaborasi perguruan tinggi dan dunia usaha dalam pengembangan ekonomi syariah.
Kerja sama antara Fakultas Ekonomi dan Bisnis UT dan Agung Sedayu Group diharapkan berlanjut melalui riset kolaboratif, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta kontribusi terhadap ekosistem ekonomi syariah nasional.
Presiden Direktur Agung Sedayu Group Dr. Nono Sampono menyampaikan bahwa sektor bisnis memiliki peran dalam pencapaian SDGs melalui praktik usaha berkelanjutan dan tata kelola yang baik. Menurutnya, prinsip ekonomi syariah dapat mendorong transparansi, tanggung jawab sosial, dan pemerataan manfaat ekonomi.
Ia juga menyoroti potensi instrumen seperti zakat produktif, wakaf sosial, dan green sukuk dalam pembiayaan pembangunan berkelanjutan serta perluasan inklusi ekonomi masyarakat.
Deputi Direktur Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia Siti Rochmawati menyatakan bahwa pencapaian SDGs memerlukan fondasi etika dan instrumen ekonomi yang efektif. Konsep Maqasid Syariah serta instrumen zakat, infak, sedekah, dan wakaf (ZISWAF) dinilai berperan dalam pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, dan pertumbuhan inklusif.
Dosen Ekonomi Syariah UT Dr. Indar Fauziah Ulfah menambahkan bahwa kebutuhan pendanaan pembangunan berkelanjutan, termasuk agenda iklim dan transisi energi, memerlukan inovasi pembiayaan berbasis keuangan syariah.
ISSE 2026 juga menghadirkan pembicara internasional, di antaranya Dr. Muhammad Zaki bin Haji Zaini dari Universiti Islam Sultan Sharif Ali, Brunei Darussalam, serta Dr. Fazlur Rahman bin Kamsani dari National University of Singapore.
Melalui forum ini, para peserta bertukar pandangan dan pengalaman mengenai penguatan ekosistem ekonomi syariah. Pertemuan tersebut sekaligus mempererat kolaborasi antara perguruan tinggi, regulator, dan industri dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.
