Presiden Prabowo Subianto mengundang sekitar 1.200 rektor dan guru besar dari perguruan tinggi negeri dan swasta ke Istana Negara, Jakarta, Rabu (15/1/2026). Di balik pertemuan tertutup itu, Presiden ingin menyampaikan satu pesan utama: di tengah dunia yang makin tidak pasti, kampus harus berdiri di barisan depan, ikut membaca arah zaman dan menyiapkan masa depan bangsa.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Prabowo berbicara langsung mengenai kondisi geopolitik global yang terus berubah dan dampaknya bagi Indonesia. Ia menilai, perubahan di tingkat global tidak bisa dihadapi dengan kebijakan yang reaktif semata. Negara membutuhkan pijakan ilmu pengetahuan, dan di sinilah peran perguruan tinggi menjadi krusial.
Karena itu, Presiden tidak hanya memanggil para rektor, tetapi juga guru besar, khususnya dari bidang sosial dan humaniora. Presiden ingin mendengar pandangan akademik mengenai situasi sosial dan politik nasional, sekaligus mengajak kampus ikut memikirkan langkah-langkah strategis yang perlu disiapkan sejak dini.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, dialog dengan para akademisi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat fondasi pembangunan nasional melalui pendidikan. “Diskusi dan membangun komunikasi kepada para rektor, guru besar, baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta. Jadi kurang lebih 1.200 undangan yang hari ini akan berdiskusi bersama dengan Bapak Presiden. Kalau saudara-saudara perhatikan, ini bagian dari kemarin dalam satu minggu, betul-betul kita ingin menjadikan pendidikan—karena memang kita pahami pendidikan adalah salah satu pondasi dan faktor kunci menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Prasetyo.
Sejalan dengan itu, sejumlah isu strategis ikut dibahas. Presiden menyinggung kebutuhan mendesak akan tenaga medis, mengingat Indonesia masih kekurangan sekitar 100.000 dokter. Selain itu, kualitas perguruan tinggi, kompetensi dosen, ketersediaan sarana dan prasarana, serta upaya menekan beban operasional perguruan tinggi negeri turut menjadi perhatian. Presiden juga menyampaikan rencana peningkatan anggaran penelitian guna memperkuat riset dan inovasi nasional.
Universitas Terbuka (UT) turut hadir dalam pertemuan tersebut. UT diwakili oleh Rektor UT Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si., bersama para dekan yaitu Dr. Meita Istianda, S.IP., M.Si. selaku Dekan Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP), Prof. Dr. Ucu Rahayu, M.Sc. selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), serta Dr. Meirani Harsasi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB). Kehadiran UT mencerminkan peran perguruan tinggi terbuka dalam memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat di berbagai wilayah.
Rektor UT Prof. Dr. Ali Muktiyanto menyampaikan bahwa pertemuan ini memberikan gambaran langsung mengenai arah kebijakan Presiden. “Alhamdulillah, kami tadi diundang oleh Pak Presiden untuk mendengarkan taklimat langsung dari beliau berkenaan dengan perkembangan terbaru, dan termasuk juga perkembangan geopolitik serta juga hal-hal penting lainnya. Khususnya berkenaan dengan pengetahuan dan pemahaman beliau atas kondisi bangsa kita, dan apa yang harus kita lakukan untuk mendukung program-program beliau,” ujarnya.
Ia juga menyoroti kabar baik bagi dunia riset. “Ada kabar baik bahwa anggaran penelitian oleh beliau juga diminta langsung kepada Sekretaris Negara untuk dinaikkan. Ini juga kabar bagus untuk para periset kita. Kita dukung terus perjuangan dan langkah-langkah Pak Presiden. Semoga UT menjadi bagian salah satu bagian penting untuk proses perubahan menjadi lebih baik lagi,” katanya.
Sementara itu, Dekan FHISIP UT Dr. Meita Istianda, S.I.P., M.Si., menilai paparan Presiden cukup menyentuh isu-isu mendasar, termasuk kondisi demokrasi. “Penjelasan Presiden tadi begitu komprehensif terkait kondisi bangsa kita, dan beliau juga tadi sempat juga menyentil tentang bagaimana keadaan demokrasi di Indonesia. Tentunya apa yang menjadi pemikiran beliau ini, apa lagi program-program beliau untuk kesejahteraan bangsa,” ujarnya.
Pertemuan ini menandai upaya pemerintah mengajak kampus lebih aktif dalam pembangunan nasional. Sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya pendidikan berkualitas (SDG 4) dan penguatan institusi (SDG 16), kolaborasi antara negara dan perguruan tinggi diharapkan mampu melahirkan kebijakan yang berpijak pada ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat.
