TANGERANG SELATAN – Di tengah dunia yang bergerak serba cepat, tantangan yang dihadapi sektor publik tidak lagi sesederhana menyusun laporan keuangan. Tekanan fiskal, ketidakpastian geopolitik, disrupsi teknologi, hingga meningkatnya tuntutan transparansi membuat akuntabilitas menjadi fondasi penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat. Di sinilah perguruan tinggi dituntut mengambil peran lebih besar, bukan hanya melahirkan riset, tetapi juga menghadirkan solusi yang mampu menjawab persoalan nyata bangsa.
Komitmen itu diperlihatkan Universitas Terbuka (UT) melalui penyelenggaraan Rapat Kerja Nasional Tahunan Forum Dosen Akuntansi Publik (FDAP) 2026 yang dirangkaikan dengan Seminar Internasional, Call for Paper, International Community Service (PkM Internasional), dan CAAGA X pada 20–22 Juli 2026 di Universitas Terbuka Convention Center (UTCC), Tangerang Selatan. Mengangkat tema Public Accounting in Times of Crisis and Uncertainty: Strengthening Accountability for Sustainable Resilience, forum ini menghadirkan sekitar 250 peserta dari kalangan akademisi, peneliti, praktisi sektor publik, mahasiswa, dan pembuat kebijakan untuk mendiskusikan berbagai tantangan tata kelola publik yang berkembang saat ini.
Rektor UT sekaligus Ketua FDAP, Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si., menegaskan bahwa tema yang diangkat bukan sekadar slogan seminar, melainkan refleksi atas kondisi yang tengah dihadapi Indonesia maupun dunia.
“Geopolitik bergejolak, tekanan fiskal meningkat, teknologi berubah lebih cepat daripada regulasi, dan krisis datang silih berganti tanpa memberi ruang untuk beristirahat. Dalam situasi seperti inilah akuntansi publik diuji, apakah hanya menjadi catatan angka di atas kertas atau menjelma menjadi benteng akuntabilitas yang menjaga kepercayaan publik,” ujarnya.
Menurut Prof. Ali, setiap kebijakan publik, mulai dari anggaran pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, hingga program sosial nasional, menyimpan tanggung jawab besar yang harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Karena itu, hasil penelitian para akademisi tidak boleh berhenti sebagai publikasi ilmiah semata, tetapi perlu diterjemahkan menjadi rekomendasi kebijakan yang berdampak nyata.
Pandangan tersebut sejalan dengan sambutan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UT, Dr. Meirani Harsasi, S.E., M.Si. Menurutnya, akuntansi publik kini tidak lagi sekadar berfungsi sebagai instrumen administratif maupun kepatuhan terhadap regulasi.
“Akuntansi publik menjadi fondasi untuk membangun kepercayaan publik sekaligus memperkuat ketahanan pembangunan yang berkelanjutan,” katanya.
Ia menilai kompleksitas tantangan saat ini membuat kolaborasi lintas sektor menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditawar. Perguruan tinggi, pemerintah, praktisi, hingga masyarakat perlu duduk bersama agar berbagai hasil riset mampu menjawab kebutuhan nyata di lapangan.
Semangat itulah yang tercermin sepanjang rangkaian kegiatan selama tiga hari. Rangkaian kegiatan mencakup seminar internasional, diskusi kebijakan, workshop transformasi kurikulum, promosi doktoral, orasi profesor, kegiatan PkM internasional, serta Rapat Kerja Nasional FDAP untuk menyusun arah organisasi periode 2026–2030.
Antusiasme akademisi terhadap forum ini pun terlihat dari tingginya partisipasi dalam Call for Paper. Sebanyak 59 makalah dari dosen, peneliti, dan mahasiswa, baik dari dalam maupun luar negeri, dipresentasikan untuk membahas berbagai isu strategis, mulai dari tata kelola pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, pendidikan, kesehatan, pembangunan desa, efektivitas program sosial, hingga dampak dinamika global terhadap pengelolaan keuangan negara.
Lebih dari sekadar forum ilmiah, FDAP 2026 menjadi ruang bertemunya beragam perspektif. Di satu sisi, akademisi menghadirkan temuan-temuan berbasis riset. Di sisi lain, pemerintah membawa pengalaman implementasi kebijakan di lapangan. Pertemuan keduanya diharapkan mampu melahirkan rekomendasi yang tidak hanya kuat secara akademik, tetapi juga relevan untuk diterapkan dalam praktik pemerintahan.
Gagasan tersebut diperkaya melalui pandangan para narasumber nasional maupun internasional yang menegaskan bahwa penguatan akuntabilitas tidak dapat diwujudkan hanya melalui regulasi atau teori. Dibutuhkan kolaborasi lintas disiplin dan lintas sektor agar setiap rekomendasi benar-benar dapat diterapkan dan memberi manfaat bagi masyarakat.
Ketua Umum Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Prof. Mardiasmo, MBA, Ph.D., CFrA, QIA, Ak., CA., mengingatkan bahwa riset yang dihasilkan perguruan tinggi harus mampu menjawab persoalan nyata bangsa. Menurutnya, hasil penelitian, jurnal ilmiah, maupun forum akademik perlu diarahkan untuk memperkuat public trust dan akuntabilitas, sehingga keberadaannya benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas.
Pesan serupa disampaikan Associate Prof. Tarek Rana dari RMIT University. Ia menilai banyak teori dan hasil penelitian yang baik, tetapi manfaatnya akan terbatas jika tidak diimplementasikan dalam praktik. Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari akademisi, mahasiswa, pemerintah, hingga masyarakat, untuk bekerja bersama mengubah gagasan menjadi aksi nyata.
“Jika perilaku kita tidak berubah, semua hanya akan menjadi teori akademik. Kita membutuhkan investasi bersama untuk memperbaiki sektor publik,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Jenderal Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Drs. Samsul Widodo, M.A., menyoroti besarnya peluang kontribusi lulusan akuntansi publik dalam mendukung tata kelola keuangan negara, khususnya di tingkat desa.
Ia menjelaskan bahwa ribuan desa di Indonesia kini mengelola dana publik dalam jumlah besar melalui dana desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), hingga Koperasi Desa Merah Putih. Kondisi tersebut membutuhkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang akuntansi sektor publik agar pengelolaan anggaran berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.
“Riset dari perguruan tinggi diharapkan dapat menjadi masukan bagi eksekutif maupun legislatif agar uang negara benar-benar digunakan secara efisien dan efektif,” katanya.
Sebagai bagian dari upaya memperkuat ekosistem akademik, UT melalui FEB UT juga menandatangani nota kesepahaman dengan Association of Public Sector Accounting Educators (APSAE) serta FEB Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Kerja sama ini membuka peluang kolaborasi dalam pengembangan kurikulum, penelitian bersama, publikasi ilmiah, hingga peningkatan kompetensi dosen dan mahasiswa.
Lebih dari sekadar agenda tahunan, FDAP 2026 menjadi penegas bahwa perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Ketika ruang akademik dipertemukan dengan pengalaman praktis dan kebutuhan para pengambil kebijakan, lahirlah kolaborasi yang tidak berhenti pada ruang seminar, tetapi berpotensi menjadi fondasi lahirnya kebijakan publik yang lebih akuntabel, transparan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
Melalui forum ini, UT kembali menunjukkan komitmennya sebagai perguruan tinggi yang tidak hanya menghasilkan lulusan dan publikasi ilmiah, tetapi juga membangun jembatan antara ilmu pengetahuan dan kebutuhan pembangunan nasional. Semangat tersebut sejalan dengan upaya mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya SDG 4 melalui penguatan kapasitas akademik, SDG 16 melalui penguatan akuntabilitas dan tata kelola publik, serta SDG 17 lewat kolaborasi lintas perguruan tinggi, pemerintah, dan mitra internasional. Dari forum seperti inilah, gagasan yang lahir di ruang akademik diharapkan tidak berhenti sebagai wacana, melainkan tumbuh menjadi solusi nyata yang memperkuat ketahanan bangsa di tengah berbagai tantangan masa depan.
