TANGERANG SELATAN – Setiap kali masyarakat menikmati pelayanan publik, menyaksikan pembangunan di daerah, atau melihat pemerintah mengambil keputusan dalam situasi yang tidak biasa, sesungguhnya ada proses panjang yang bekerja di baliknya. Tidak semua persoalan dapat dijawab secara hitam putih oleh aturan. Dibutuhkan ilmu pengetahuan, integritas, serta ruang diskusi yang mampu melahirkan gagasan baru. Berangkat dari semangat itulah Universitas Terbuka (UT) menggelar Bedah Buku Tahun 2026 di Universitas Terbuka Convention Center (UTCC), Senin (3/8/2026), yang diikuti secara hybrid oleh akademisi, praktisi, mahasiswa, dan masyarakat dari berbagai daerah.
Diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Keilmuan (PPK) Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) UT, kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Dies Natalis UT sekaligus ruang dialog akademik untuk mendiskusikan dua buku terbaru karya dosen UT yang mengangkat tema besar tata kelola pemerintahan di Indonesia. Kedua buku tersebut ialah Siluet di Balik Keputusan Diskresi karya Dr. Sofyan Arifin, M.Si. bersama tim serta Teori dan Regulasi Otonomi Daerah karya Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si.
Ketua LPPM UT, Prof. Dra. Dewi Artati Padmo Putri, M.A., Ph.D., menjelaskan bahwa bedah buku ini tidak sekadar menjadi ajang peluncuran karya ilmiah, tetapi juga forum untuk memperkenalkan, mendalami, sekaligus menguji gagasan melalui dialog yang terbuka. Mengusung tema tata kelola pemerintahan yang relevan dengan dinamika kebijakan publik di Indonesia, forum ini diharapkan mampu memperkaya perspektif akademisi maupun praktisi kebijakan, sekaligus memotivasi dosen UT untuk terus melahirkan karya-karya ilmiah yang memberi manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat.
Rektor UT, Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si., menegaskan bahwa kegiatan bedah buku telah menjadi agenda tahunan yang memiliki makna lebih dari sekadar peluncuran publikasi ilmiah. Menurutnya, forum ini merupakan salah satu simbol kewibawaan akademik yang terus dibangun UT melalui budaya menulis, meneliti, dan mendiseminasikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat.
“Budaya akademik di UT terus kita gelorakan karena menjadi bagian dari upaya membangun kewibawaan akademik, integritas akademik, dan reputasi akademik. Salah satu fungsi perguruan tinggi adalah memproduksi ilmu pengetahuan, mendiseminasikannya, menyebarluaskannya kepada masyarakat, hingga pada akhirnya memberikan kebermanfaatan bagi kesejahteraan bangsa dan negara,” ujar Ali.
Ia turut memberikan apresiasi kepada Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si., serta Dr. Sofyan Arifin, M.Si. beserta tim yang dinilai berhasil menghadirkan perspektif baru melalui riset yang mendalam. Menurutnya, gagasan yang lahir dari sebuah buku tidak boleh berhenti menjadi koleksi perpustakaan, tetapi harus terus diuji melalui diskusi agar mampu memberikan kontribusi terhadap penyempurnaan tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Buku Siluet di Balik Keputusan Diskresi mengangkat persoalan yang kerap dihadapi para penyelenggara pemerintahan ketika regulasi belum mampu menjawab seluruh dinamika di lapangan. Melalui buku setebal 130 halaman tersebut, Dr. Sofyan Arifin bersama tim menjelaskan bahwa diskresi merupakan ruang bagi pejabat publik untuk mengambil keputusan dalam batas kewenangannya ketika terjadi kekosongan hukum atau aturan belum mengatur secara rinci. Namun, ruang tersebut bukan berarti tanpa batas. Setiap keputusan harus tetap berpijak pada kepentingan publik, dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun hukum, serta menjunjung tinggi integritas dan tata kelola pemerintahan yang baik agar tidak berujung pada penyalahgunaan kewenangan.
“Kehadiran buku ini diharapkan menjadi wacana, panduan, sekaligus rujukan bagi para penyelenggara pemerintahan agar mampu memahami dan memanfaatkan diskresi secara tepat, sehingga tidak bergeser menjadi abuse of power yang justru kontraproduktif terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” kata Ali.
Sementara itu, melalui buku Teori dan Regulasi Otonomi Daerah, Prof. Dr. Chanif Nurcholis mengajak pembaca melihat kembali konsep dasar otonomi daerah secara lebih mendalam. Alih-alih hanya mengulas isi regulasi, buku tersebut mengupas akar persoalan yang masih dihadapi daerah, mulai dari pemahaman mengenai daerah otonom, tantangan kemandirian fiskal, hingga pentingnya keseimbangan antara kewenangan dan dukungan sumber daya. Berbagai gagasan tersebut diarahkan pada satu tujuan yang sama, yakni menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif, berkualitas, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Rektor UT berharap buku tersebut dapat terus memantik diskusi untuk menemukan formulasi otonomi daerah yang semakin ideal. Menurutnya, setelah lebih dari dua dekade era reformasi, hubungan antara pemerintah pusat dan daerah masih terus berkembang sehingga membutuhkan berbagai perspektif baru yang lahir dari dunia akademik.
Diskusi yang dipandu Prof. Dr. Maximus Gorky Sembiring, M.Sc. semakin kaya dengan kehadiran para pembahas dari berbagai institusi, yakni Prof. Dr. Djohermansyah Djohan, M.A. dari Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Dr. Cheka Virgowansyah, S.STP., M.E., Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H. dari Universitas Indonesia, serta Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S. dari Universitas Brawijaya. Beragam sudut pandang yang disampaikan menjadikan forum ini tidak hanya membahas teori, tetapi juga menghubungkannya dengan tantangan nyata yang dihadapi penyelenggaraan pemerintahan saat ini.
Bagi UT, penelitian tidak selesai ketika sebuah buku diterbitkan. Justru pada titik itulah sebuah gagasan mulai menemukan maknanya melalui dialog, kritik, dan pertukaran perspektif. Melalui Bedah Buku Tahun 2026, Universitas Terbuka kembali menegaskan bahwa penelitian tidak berhenti ketika sebuah buku diterbitkan. Gagasan justru memperoleh maknanya ketika diperdebatkan, diuji, dan dikembangkan bersama. Dengan cara itulah perguruan tinggi menjalankan perannya, tidak hanya menghasilkan ilmu pengetahuan, tetapi juga menghadirkan solusi bagi persoalan bangsa melalui dialog akademik yang berkelanjutan.
