Upaya memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat di Tanah Papua terus diperkuat. Universitas Terbuka resmi menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) atau Nota Kesepahaman bersama Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua pada Jumat (13/3/2026) di Ruang Rasamala, Wisma 2 UT. Kolaborasi ini difokuskan pada percepatan pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan tinggi, riset, inovasi, serta pengabdian kepada masyarakat.
Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan oleh Rektor UT Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si. dan Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Dr. Velix V. Wanggai, S.IP., MPA. Momentum ini menjadi bagian dari upaya memperkuat sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Papua.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Rektor Bidang Riset, Kerja Sama, dan Bisnis UT Dr. Hendrian, S.E., M.Si., Wakil Rektor Bidang Sistem Informasi, Layanan Jarak Jauh, dan Alumni Prof. Dr. Paken Pandiangan, S.Si., M.Si., Ketua Lembaga, para dekan, serta Direktur UT Jayapura Fajar Rahmadhani, S.Kom., M.M. yang mengikuti kegiatan secara daring. Dari pihak Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua hadir pula Doddy Chandra, S.E., M.Si.
Melalui kerja sama ini, kedua pihak sepakat memperkuat kolaborasi dalam berbagai bidang strategis. Ruang lingkup kerja sama mencakup peningkatan kapasitas dan pengembangan sumber daya manusia, pengembangan serta replikasi inovasi dan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian serta penerapan hasil riset, hingga pengabdian kepada masyarakat. Selain itu, kerja sama ini juga membuka peluang berbagai kegiatan lain yang mendukung implementasi Program Kampus Berdampak dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia.
Rektor UT Prof. Ali Muktiyanto menyampaikan bahwa kerja sama ini menjadi momentum penting bagi UT untuk terus memperluas jangkauan layanan pendidikan tinggi, khususnya di wilayah Papua.
“Alhamdulillah pada siang menjelang sore ini kita dapat sama-sama menyaksikan dan melaksanakan penandatanganan yang menurut kami sangat bersejarah bagi UT. Karena sekali lagi kami diberi kesempatan untuk ikut melakukan percepatan pembangunan, khususnya di bidang sumber daya manusia di Bumi Papua,” ujar Ali.
Ia menjelaskan bahwa hingga saat ini UT telah memiliki dua kantor layanan di wilayah Papua, yakni UT Daerah Jayapura dan UT Daerah Sorong. UT Daerah Sorong melayani wilayah Papua Barat Daya dan Papua Barat, sementara UT Daerah Jayapura melayani provinsi-provinsi lainnya di kawasan tersebut.
Namun demikian, luasnya wilayah dan kebutuhan masyarakat terhadap pendidikan tinggi mendorong UT untuk terus memperluas jangkauan layanan. Salah satu langkah yang tengah dipersiapkan adalah rencana pembukaan kantor UT Daerah di Papua Tengah.
“Mandat UT sejak didirikan adalah memperluas daya jangkau layanan pendidikan tinggi dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh anak bangsa untuk menikmati pendidikan tinggi di mana pun mereka berada,” kata Ali.
Ia menambahkan bahwa sistem pembelajaran jarak jauh yang diterapkan UT memungkinkan mahasiswa tetap dapat mengakses pendidikan tinggi tanpa harus meninggalkan daerah asal. Dengan dukungan berbagai sumber belajar, baik melalui platform digital maupun bahan ajar cetak, mahasiswa dapat belajar secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing.
Sementara itu, Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Dr. Velix V. Wanggai menegaskan bahwa penguatan sumber daya manusia menjadi salah satu kunci utama dalam agenda percepatan pembangunan Papua.
“Topik percepatan pembangunan Papua kuncinya adalah SDM. Tanpa SDM yang tepat dan sesuai dengan konteks Papua, pembangunan tidak akan berjalan,” ujar Velix.
Menurutnya, peningkatan akses pendidikan tinggi menjadi bagian penting dari agenda pembangunan Papua ke depan. Dalam konteks tersebut, kehadiran UT dinilai mampu memberikan kontribusi nyata karena model pendidikan yang dikembangkan bersifat terbuka dan fleksibel.
“Universitas Terbuka ini luar biasa. Sistem pendidikan terbuka yang dikembangkan UT menjawab kebutuhan pendidikan yang fleksibel dan inklusif,” katanya.
Velix juga menilai bahwa konsep pendidikan terbuka yang dijalankan UT telah menghadirkan pendekatan baru dalam sistem pendidikan tinggi di Indonesia.
“UT telah menjadi game changer dalam proses belajar-mengajar. Konsep open education for all memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk mengakses pendidikan tinggi,” ujarnya.
Melalui kerja sama ini, kedua pihak berharap dapat menyusun langkah-langkah strategis yang sejalan dengan agenda pembangunan Papua dalam jangka panjang, khususnya dalam memperkuat akses pendidikan tinggi sebagai fondasi pengembangan sumber daya manusia.
Kolaborasi ini juga sejalan dengan komitmen terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam mendorong pendidikan berkualitas, mengurangi kesenjangan, serta memperkuat kemitraan pembangunan.
Dengan kolaborasi yang semakin erat antara perguruan tinggi dan pemerintah, akses pendidikan tinggi diharapkan dapat semakin terbuka luas, sehingga semakin banyak generasi muda Papua yang memperoleh kesempatan untuk mengembangkan potensi dan berkontribusi bagi pembangunan daerah maupun bangsa.
