TANGERANG SELATAN — Universitas Terbuka (UT) melaksanakan asesmen lapangan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik, Administrasi, dan Komunikasi (LAMSPAK) untuk Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP), Selasa (10/2/2026).
Kegiatan ini dihadiri jajaran pimpinan universitas, fakultas, dan unit strategis, mulai dari Rektor, Wakil Rektor, Kepala Pusat, Kantor Penjaminan Mutu, Gugus Pengendali Mutu Akademik, dosen, dan tenaga kependidikan, sebagai bagian dari upaya penguatan mutu pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh yang melayani mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Asesmen dilakukan oleh Dr. Suranto, M.Pol (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta) dan Dr. Drs. Fauzi, M.Si. (Universitas Brawijaya) sebagai asesor LAMSPAK untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi data, dokumen, serta praktik penyelenggaraan program studi sesuai standar akreditasi.
Dalam sambutannya, Rektor Universitas Terbuka Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si., menegaskan bahwa budaya mutu telah dibangun sejak awal berdirinya universitas. “Budaya mutu kami mulai sejak UT berdiri. Karena praktik pendidikan jarak jauh di Indonesia unik, kami banyak mengadopsi praktik baik internasional,” ujarnya.
UT yang mengusung sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh menerapkan prinsip open to people, open to place, dan open to ideas. Artinya, siapa pun dapat mengakses pendidikan tinggi tanpa seleksi akademik berbasis tes selama memenuhi persyaratan administratif.
Model ini menghadirkan tantangan tersendiri, terutama pada aspek rasio dosen–mahasiswa yang selama ini menjadi indikator dalam instrumen akreditasi konvensional berbasis tatap muka.
“Belajar di UT tetap 16 pekan seperti perguruan tinggi lain. Delapan minggu merupakan masa belajar mandiri terbimbing,” tegasnya. Bahan ajar dirancang dengan prinsip self-contained, self-instruction, dan self-explanatory agar mahasiswa mampu belajar mandiri secara optimal.
Hingga kini, hampir seluruh proses bisnis UT telah berbasis digital dalam satu ekosistem terintegrasi. UT menyiapkan beragam moda pembelajaran—dari dukungan luring terbatas hingga fully online—agar layanan tetap menjangkau berbagai kondisi akses.
FHISIP menjadi salah satu fakultas dengan jumlah mahasiswa terbesar di UT, mencapai sekitar 250.000 mahasiswa, dan Program Studi Ilmu Pemerintahan termasuk yang paling diminati. Program ini berperan strategis dalam meningkatkan kompetensi aparatur pemerintahan daerah di berbagai wilayah Indonesia.
Dalam sesi tanggapan, Dr. Fauzi menyoroti perlunya harmonisasi antara instrumen akreditasi dan karakter pendidikan terbuka. “Masalah terkait instrumen akreditasi tidak bisa diselesaikan hanya di tingkat asesor. Diperlukan payung kebijakan yang jelas agar tidak terjadi ketidakselarasan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa UT memiliki kontribusi besar bagi bangsa dengan jumlah mahasiswa hampir satu juta.
Melalui asesmen ini, UT menegaskan komitmen peningkatan mutu berkelanjutan (continuous improvement) serta penguatan kualitas layanan pendidikan jarak jauh. Upaya ini relevan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG 4 tentang Pendidikan Berkualitas dan SDG 10 tentang Pengurangan Kesenjangan).
Pendekatan terbuka, inklusif, dan berbasis teknologi terus memperkuat peran UT dalam memperluas akses pendidikan tinggi berkualitas.
