Malang, Jawa Timur – Pagi itu suasana kampus Universitas Brawijaya, Malang, terasa lebih riuh dari biasanya. Para pengelola humas dari berbagai perguruan tinggi dan LLDIKTI mulai berdatangan, saling menyapa, dan bertukar cerita sebelum kegiatan Koordinasi dan Penguatan Kompetensi Kehumasan resmi dibuka pada Senin pagi. Di antara 65 peserta dari 51 institusi itu, kehadiran perwakilan Universitas Terbuka (UT) menjadi penanda kuat bahwa kampus pelopor pendidikan jarak jauh ini terus mengambil bagian dalam upaya nasional memperkuat keterbukaan informasi publik. Bagi UT, forum ini bukan hanya agenda semata, melainkan ruang strategis untuk memastikan bahwa prinsip transparansi, akuntabilitas, dan pelayanan publik yang inklusif berjalan selaras dengan mandat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Suasana forum mencerminkan tantangan komunikasi publik masa kini: serba cepat, padat informasi, dan menuntut empati tinggi. Di sinilah posisi humas perguruan tinggi diuji, terlebih ketika kampus berperan sebagai lembaga publik yang harus menyediakan informasi akurat, berkala, dan mudah diakses. Momentum ini sejalan dengan komitmen UT menguatkan tata kelola komunikasi, terutama dalam membangun kepercayaan jutaan mahasiswa dan masyarakat luas yang mengharapkan layanan informasi yang jernih dan bertanggung jawab.

Dalam laporan pembukanya, Sekretaris Ditjen Diktiristek Prof. Setiawan menegaskan bahwa humas kini menjadi salah satu komponen paling strategis dalam institusi. Ia menggambarkan humas sebagai penjaga reputasi yang tidak hanya menyalurkan informasi, tetapi juga menyusun narasi yang mampu membangun kepercayaan publik. Prof. Setiawan mengingatkan bahwa di tengah derasnya arus informasi, humas harus adaptif, berbasis data, dan mampu memastikan komunikasi berjalan secara cepat, tepat, dan transparan. Ia berharap forum ini menjadi ruang silaturahmi dan berbagi praktik baik yang memperkuat kapasitas kehumasan di seluruh perguruan tinggi.

Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D.Med.Sc., dalam sambutannya turut menyoroti fenomena yang kini dihadapi hampir semua humas kampus: isu kecil bisa berubah besar hanya dalam satu unggahan media sosial. Menurutnya, perubahan pola konsumsi informasi membuat kebutuhan akan komunikasi yang cermat dan strategis semakin mendesak. Ia menekankan bahwa humas bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membentuk branding dan menunjukkan kualitas institusi melalui cara mengelola isu dan membangun hubungan dengan publik.

Pada forum ini, peserta mengikuti rangkaian materi intensif dari para narasumber kompeten dari berbagai unsur. Sesi pertama dibawakan oleh Andi Muslim, S.Ds., M.Si. dari Direktorat Kemitraan Komunikasi Lembaga dan Kehumasan Komdigi RI, yang mengulas peran humas dalam pengelolaan komunikasi publik serta bagaimana transparansi dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga pemerintah maupun pendidikan tinggi. Sesi berikutnya menampilkan Firmansyah dari Direktorat yang sama, yang membedah isi dan implikasi Permen Komdigi Nomor 9 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pranata Humas—regulasi baru yang menjadi fondasi profesionalisme humas di era digital.

Materi berlanjut dengan pemaparan Fardila Astari, M.Si, CIQnR, CIQaR, CICAR, seorang Measurement and Strategic Communications Expert, yang mengajak peserta memahami pentingnya strategi komunikasi yang terukur, berbasis data, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Ia menekankan bahwa komunikasi bukan hanya soal pesan, tetapi bagaimana pesan itu dibangun dari analisis mendalam dan diimplementasikan melalui pendekatan yang relevan dengan konteks masyarakat. Sesi penutup disampaikan oleh Wicaksono (@Ndorokakung), pakar komunikasi digital dan media sosial, yang memberikan panduan praktis mengelola kanal digital: mulai dari pilar konten, storytelling humanis, pengelolaan isu di jam pertama, hingga pentingnya konsistensi tone organisasi dalam setiap unggahan.

Keikutsertaan aktif UT dalam forum ini mempertegas komitmen institusi terhadap keterbukaan informasi dan komunikasi publik yang humanis. Sebagai kampus yang melayani masyarakat dalam cakupan yang sangat luas, UT memahami bahwa kredibilitas tidak hanya dibangun melalui layanan akademik, tetapi juga melalui narasi yang jujur, terbuka, dan mudah diterima publik. Upaya ini selaras dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, khususnya SDG 16 yang menekankan pentingnya institusi yang kuat, transparan, dan akuntabel.

Pada akhirnya, forum ini menjadi pengingat bahwa di balik setiap pesan yang diterima publik, ada kerja panjang, analitis, dan penuh dedikasi dari para pengelola humas. Dan bagi UT, itu adalah bagian dari kontribusi untuk membangun ekosistem pendidikan tinggi yang lebih terbuka, terpercaya, dan relevan bagi masa depan Indonesia.