Raha, Muna – Potensi wisata Kabupaten Muna tak pernah diragukan. Kekayaan alam, jejak sejarah, budaya, hingga kearifan lokal yang dimiliki menjadi modal besar untuk berkembang sebagai destinasi unggulan di Sulawesi Tenggara. Namun, potensi tersebut tidak akan memberikan dampak maksimal tanpa perencanaan yang terintegrasi dan kolaborasi lintas sektor. Berangkat dari semangat itulah Universitas Terbuka (UT) menginisiasi diskusi bersama berbagai pemangku kepentingan untuk merumuskan arah pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal yang berkelanjutan.
Focus Group Discussion (FGD) bertajuk Implementasi Kebijakan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal dalam Pengembangan Destinasi Berkelanjutan Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara digelar di Raha, Kabupaten Muna, pada 25 Juli 2026. Kegiatan ini merupakan bagian dari penelitian yang dipimpin Mohbir Umasugi, S.Sos., M.AP., bersama Dr. Obed Bida, S.Sos., M.P.A., Dr. Vivi Indra Amelia Nasution, S.I.P., M.A., dan Sultrayansa, S.I.K., M.I.Kom.
FGD menghadirkan perwakilan Bappeda, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Perhubungan, Dinas Pekerjaan Umum, serta pelaku usaha pariwisata dari Hotel Ness dan Hotel Mutiara. Seluruh peserta bersama-sama menyusun rekomendasi kebijakan yang diharapkan mampu memperkuat pengembangan pariwisata berbasis kearifan lokal secara berkelanjutan.
Ketua Tim Peneliti UT, Mohbir Umasugi, menegaskan bahwa penelitian ini merupakan bentuk komitmen UT dalam menghasilkan rekomendasi kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang dapat memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan sektor pariwisata di Kabupaten Muna.
Pandangan tersebut diperkuat oleh Dr. Obed Bida yang menekankan bahwa pembangunan pariwisata tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Pariwisata. Menurutnya, implementasi kebijakan akan berjalan lebih efektif apabila didukung sinergi seluruh perangkat daerah melalui kolaborasi lintas sektor.
Dalam diskusi, Bappeda Kabupaten Muna menyampaikan bahwa pengembangan pariwisata telah menjadi bagian dari arah pembangunan daerah melalui RPJMD dengan prinsip keberlanjutan sebagai pijakan utama. Pemerintah daerah juga tengah berkoordinasi dengan Kementerian PPN/Bappenas untuk mendorong Pulau Muna menjadi kawasan Geopark. Sementara itu, Dinas Perhubungan memaparkan pengembangan kawasan wisata terpadu yang berfokus pada peningkatan aksesibilitas, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan. Dari sisi lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup menegaskan pentingnya pengelolaan sampah, penyediaan sarana kebersihan, serta edukasi masyarakat sebagai fondasi pariwisata berkelanjutan.
Melengkapi pembahasan, Dr. Vivi Indra Amelia Nasution mengajak seluruh peserta membangun narasi besar “Mai Te Wuna” sebagai identitas pariwisata Kabupaten Muna. Menurutnya, daerah ini memiliki kekayaan yang lengkap, mulai dari warisan prasejarah, sejarah kolonial, Pulau Jati sebagai identitas daerah, bentang alam karst, wisata bahari, hingga budaya dan kearifan lokal. Tantangan berikutnya bukan lagi mencari potensi baru, melainkan memetakan seluruh aset tersebut secara holistik agar saling terhubung dalam satu ekosistem pariwisata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Masukan juga datang dari pelaku usaha. Hotel Mutiara Wisata mengusulkan pengembangan Liangkobori sebagai kawasan wisata terpadu yang menghubungkan berbagai atraksi budaya dan destinasi di sekitarnya. Sementara itu, Hotel Ness mendorong keberlanjutan gerakan Cinta Nusantara: Wuna Wite Barakati melalui penguatan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) sebagai penggerak pariwisata berbasis masyarakat.
Pengalaman UT dalam pemberdayaan masyarakat turut memperkaya diskusi. Sultrayansa menjelaskan bahwa program pengabdian masyarakat melalui gerakan “Satu Hari Satu Mahasiswa Satu Konten” berhasil meningkatkan eksposur Pantai Meleura. Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan generasi muda melalui promosi digital dapat menjadi kekuatan baru dalam memperkenalkan potensi wisata Kabupaten Muna.
FGD menyepakati bahwa Kabupaten Muna memiliki modal alam, budaya, dan sosial yang kuat untuk berkembang sebagai destinasi yang berdaya saing. Ke depan, seluruh potensi tersebut perlu dihubungkan melalui perencanaan yang berkelanjutan, collaborative governance, penguatan Kelompk Sadar Wisata (Pokdarwis), dan peningkatan literasi masyarakat. Upaya ini sekaligus sejalan dengan semangat Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 11 (Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan) melalui pengembangan kawasan yang berkelanjutan serta SDGs 17 (Kemitraan untuk Mencapai Tujuan) yang menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam mendorong pembangunan daerah.
