Pemerintah Daerah Halmahera Selatan resmi menjalin kerja sama pendidikan dengan Universitas Terbuka, perguruan tinggi negeri yang dikenal sebagai pelopor pendidikan terbuka dan jarak jauh di Indonesia. Penandatanganan nota kesepahaman berlangsung di Kantor Bupati Halmahera Selatan pada Kamis, 13 November 2025, disaksikan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD), staf ahli, para camat, dan sejumlah kepala desa. Kerja sama ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah untuk membuka akses pendidikan tinggi dan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi aparatur desa—kelompok yang selama ini membutuhkan fleksibilitas belajar tanpa meninggalkan tugas pelayanan publik.
Melalui kemitraan ini, Universitas Terbuka akan menyelenggarakan Program S1 Pariwisata dan Program RPL S1 Ilmu Pemerintahan. Kedua program tersebut dirancang untuk menjawab kebutuhan peningkatan kompetensi aparatur desa dengan pendekatan yang lebih adaptif. Sebagai institusi yang sejak awal dibangun untuk menjangkau wilayah terpencil, UT membawa pengalaman panjang dalam menghadirkan pendidikan berkualitas yang dapat diakses kapan saja dan dari mana saja. Kehadiran UT dalam kerja sama ini memberi jaminan bahwa proses belajar tidak akan mengganggu ritme kerja aparatur desa yang harus tetap berada di lapangan.
Bupati Halmahera Selatan, Hasan Ali Bassam Kasuba, menegaskan pentingnya kolaborasi ini dalam memperkuat sumber daya manusia di daerah. “Penandatanganan kerja sama ini adalah bentuk sinergi dan kolaborasi dalam peningkatan kompetensi aparatur. Optimalisasi kebijakan daerah harus diarahkan pada kemajuan SDM yang unggul dan berdaya saing,” ujarnya. Ia menyebut, hasil kajian makro pembangunan menunjukkan bahwa peningkatan kualitas SDM masih menjadi tantangan besar yang memerlukan intervensi nyata dan kesinambungan.
Menurut Bassam, kehadiran program berbasis RPL dari Universitas Terbuka sangat relevan dengan kebutuhan aparatur desa. “Program RPL S1 Ilmu Pemerintahan Desa sangat strategis bagi aparatur. Mereka bisa meningkatkan kompetensi tanpa harus meninggalkan tanggung jawab di lapangan,” jelasnya. Ia juga menekankan bahwa banyak kepala desa belum memiliki kesempatan mengikuti pelatihan formal seperti di IPDN, sehingga model pendidikan fleksibel yang ditawarkan UT menjadi solusi praktis dan setara. “Investasi dalam ilmu pengetahuan adalah pembangunan paling fundamental dan berkelanjutan. Kalau investasi fisik bisa habis, tetapi investasi ilmu pengetahuan nilainya abadi,” tambahnya.
Direktur UT Maluku Utara, Dr. Muhlis Khafel, menyampaikan bahwa misi besar UT adalah memperluas akses pendidikan bagi siapa pun, terutama masyarakat dan aparatur di wilayah yang secara geografis menantang. “Salah satu misi UT adalah menjangkau yang tidak terjangkau. Sebagai putra daerah Halsel, saya memahami bahwa membangun fisik bisa habis, tapi investasi pada sumber daya manusia tidak akan pernah habis,” ujarnya. Ia menekankan bahwa UT memberikan kesempatan belajar tanpa seleksi rumit, dengan sistem terbuka yang memungkinkan mahasiswa mengatur ritme belajar sesuai kondisi kerja.
Kerja sama antara Pemda Halmahera Selatan dan UT diharapkan memperkuat profesionalisme aparatur desa, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta mendorong daya saing daerah. Upaya membuka akses pendidikan bermutu ini sekaligus berkontribusi pada pencapaian SDG 4 (Pendidikan Berkualitas) dan SDG 16 (Institusi yang Kuat). Dengan kemampuan UT menjangkau masyarakat hingga ke pelosok, pendidikan tinggi kini menjadi peluang yang nyata bagi semua kalangan.
