Penguatan Pengelolaan Masa Peralihan PTN-BH

Perjalanan untuk suatu perubahan, bertransformasi ke arah yang lebih baik tentu tidak mudah. Seperti halnya peralihan status Universitas Terbuka (UT) untuk naik kelas menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) memerlukan kerja keras dan juga kerja sama untuk meraih tujuan tersebut. Setelah tahapan Harmonisasi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) PTN-BH UT dilalui yang disepakati oleh 6 (enam) Kementerian pada tanggal 6 April 2022, UT menanti ditandatanganinya Peraturan Pemerintah (PP) oleh Presiden Republik Indonesia, sehingga sah untuk menjadi UT PTN-BH.

Penyesuaian tata kelola dari segala lini agar 100% beralih dari status Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum ke PTN-BH akan dilaksanakan setelah PP PTN-BH UT ditandatangani Presiden. Ada 6 (enam) aspek yang menjadi fokus dari UT untuk berubah menjadi PTN-BH, yaitu Bidang Umum, Bidang Keuangan dan Aset, Bidang Akademik, Penelitian dan Abdimas, Bidang Hukum, Bidang Organisasi dan Bidang Sumber Daya Manusia.

Pada Rabu dan Kamis, 20-21 April 2022, UT menyelenggarakan Workshop Penguatan Pengelolaan Masa Peralihan PTN-BH. Strategi UT membentuk tim terbagi menjadi sub-sub tim untuk penguatan pengelolaan masa peralihan ini dan agar lebih memiliki pemahaman dalam menyusun draft Peraturan Rektor, maka UT mengundang beberapa narasumber untuk berdiskusi mengenai pengelolaan ini. Kegiatan Workshop ini dilakukan secara luring di Universitas Terbuka Convention Center (UTCC). Persiapan yang diperlukan sampai terbentuknya PP PTN-BH UT yaitu Inventarisir rancangan peraturan di lingkungan UT yang merupakan peraturan pelaksana PP PTNBH. Membuat 42 Peraturan Rektor, 8 (delapan) Peraturan Majelis Wali Amanat (MWA), dan 3 (tiga) Peraturan Senat Akademik Universitas (SAU) yang perlu disiapkan.

Rahmat Budiman, M.Hum., Ph.D., Wakil Rektor Bidang Pengembangan Institusi dan Kerjasama selaku penanggung jawab dari Tim Pengembang PTN-BH. Dilaporkan bahwa semua tim dari UT lengkap yaitu sub tim akademik, SDM, Tata kelola, Tim Aset, Keuangan, Sekretariat mendapatkan pemahaman yang lebih kompehensif mengenai draft peraturan Rektor yang harus dikembangkan bersama.

Rektor UT, Prof. Ojat Darojat, M.Bus. Ph.D. dalam sambutannya menyampaikan, dengan perubahan status menjadi PTN-BH, akan memberikan otonomi yang luas bagi UT dalam menjalankan operasionalnya. Keleluasaan atau otonomi yang luas tersebut terutama untuk tiga bidang utama yakni dalam bidang akademik, bidang Organisasi dan Tata Kelola (OTK), serta dalam bidang prognosis keuangan, aset, dan sumber daya manusia (SDM).

Dengan memiliki status PTN-BH, UT mendapatkan keleluasaan dalam membuka program studi baru yang relevan dengan kebutuhan saat ini. OTK-UT yang ada saat ini disamakan dengan OTK perguruan tinggi konvensional, sehingga dirasakan kurang pas. Melalui status PTN-BH, UT akan mendapatkan otonomi yang lebih luas lagi dalam pengelolaan OTK tersebut. “Enam aspek yang menjadi fokus dari UT untuk berubah menjadi PTN BH yaitu bidang umum, keuangan dan aset, akademik, penelitian dan pengabdian masyarakat, hukum, organisasi, dan sumber daya manusia,” ujar Prof. Ojat.

Workshop di hari pertama diawali dengan Diskusi di bidang Umum, UT mengundang Ibu Dyah Ariyanti, S.H., M.H., Asisten Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian Sekretariat Negara. Diskusi Bidang Keuangan dan Aset, UT mengundang narasumber Bapak Muji Budda’wah, S.E., M.E., Kepala Subdirektorat Harmonisasi Bidang SDM, Kelembagaan, dan Kesra, Direktorat Jenderal Penganggaran Kementerian Keuangan. Diskusi Bidang Akademik, Penelitian dan Abdimas mengundang dua narasumber: Ibu Dr. Ir. Kiki Yulianti, M.Sc. Plt., Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Prof. Faisal Fathani Plt. Direktur Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Di hari kedua, workshop dilanjutkan Diskusi Bidang Hukum dengan narasumber Ibu Dian Wahyuni, S.H., M.Ed., Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Diskusi Bidang Organisasi, dengan narasumber Dr. Ir. Mustangimah, M.Si., Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Diskusi Bidang SDM dengan narasumber Dra. Dyah Ismayanti, M.Ed., Kepala Biro SDM Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.