Rapat PAK Pembahasan RPP PTN-BH

Universitas Terbuka (UT) merupakan pionir Pendidikan Jarak Jauh (PJJ) di Indonesia yang saat ini tengah gencar mempersiapkan diri untuk beralih status dari Perguruan Tinggi Negeri (PTN) Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) menjadi PTN Badan Hukum (PTN-BH). Setelah dikeluarkannya surat dari Mendikbudristek Nomor 0835/E.E3/KB.00/2021 tertanggal 7 Desember 2021 tentang Persetujuan Universitas Terbuka menjadi PTN Badan Hukum, UT terus melakukan persiapan agar semakin cepat beralih status menjadi PTN-BH. Sebelum ditetapkan menjadi PTN-BH, beberapa tahapan harus dilakukan, salah satunya adalah  membahas draft Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka dengan lembaga-lembaga terkait di bawah komando Kementerian  Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pada tanggal 10 Maret 2022 telah dilakukan rapat Pra Panitia Antar Kementerian (PAK). Selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2022,  Rektor  dan Tim PTNBH UT menghadiri  Rapat Panitia Antar Kementerian (PAK)  untuk membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tersebut tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka yang dilaksanakan di Ruang Ksatria Arya Wira, Century Park Hotel Jakarta. Rapat ini juga disiarkan pula secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting untuk para peserta yang tidak dapat hadir secara luring.

Acara  Rapat Panitia Antar Kementerian untuk membahas RPP tentang PTN BH Universitas Terbuka ini dihadiri oleh pejabat kementerian diantaranya Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kementerian Keuangan.

Dibuka oleh Direktur Jendral Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof. Dr. H.R. Benny Riyanto, S.H., M.HUM., C.N. beliau berharap dengan lahirnya PTN-BH UT akan selalu membawa kemaslahatan untuk seluruh civitas akademika baik mahasiswa, dosen maupun tendik serta terus meningkatkan kualitasnya menjadi UT yang jauh lebih baik lagi dari segi pelayanan dan  kualitas mutu pembelajarannya. Rapat PAK pembahasan RPP ini dipimpin oleh Staf Ahli Menteri Bidang Regulasi, Dr. Chatarina Muliana, S.H., S.E., M.H dan di moderatori oleh Kepala Biro Hukum Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Dian Wahyuni, S.H., M.Ed. Rapat ini membahas  isi dalam setiap pasal yang terdapat di dalam Rancangan Peraturan Pemerintah PTN-BH UT.

UT merupakan universitas yang memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan universitas lain. UT tidak melakukan perkuliahan secara langsung dengan mahasiswa dalam proses pembelajarannya seperti universitas lain sehingga butuh ketelitian dan kejelasan dalam setiap pasal yang dibuat. Prof. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D., selaku Rektor Universitas Terbuka mengatakan setelah UT beralih status menjadi PTN-BH, UT akan terus meningkatkan kualitas serta pelayanan kepada mahasiswa maupun masyarakat. Ia menyampaikan UT tidak akan menaikkan biaya perkuliahan, melainkan jika kedepannya mahasiswa UT semakin bertambah banyak, maka biaya perkuliahan juga akan diturunkan.

Rapat ini juga sebagai persiapan sebelum menuju Rapat Pleno Harmonisasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan PTN-BH UT yang akan di laksanakan pada tanggal 6 April 2022.