LKPP Selenggarakan Workshop Tata Kelola UKPBJ di Universitas Terbuka

Dalam mendukung program Penguatan Kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) khususnya Tata Kelola Pengembangan UKPBJ, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mengadakan “Workshop Tata Kelola Pengembangan UKPBJ Menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan” dengan mengundang perwakilan UKPBJ dari 159 instansi se-Indonesia, serta menghadirkan 67 mentor Center of Excellent (CoE).

Pada kesempatan ini, Universitas Terbuka (UT) menjadi tuan rumah dalam penyelenggaraan workshop yang diselenggarakan di Universitas Terbuka Convention Center pada tanggal 8 – 9 Agustus 2019. Adrian Sutawijaya, S.E., M.Si. selaku Kepala Unit Pengadaan Barang/Jasa UT melaporkan bahwa workshop kali ini dihadiri sebanyak 300 peserta yang berasal dari berbagai Kementerian/Lembaga se-Indonesia.

Workshop secara resmi ditandai dengan pemukulan gong oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah yang diwakili oleh Dr. Robin Asad Suryo, M.A. selaku Deputi Bidang Pengembangan Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia dan Rektor UT Prof. Ojat Darojat, M.Bus., Ph.D. Dalam sambutannya Rektor UT mendukung atas diselenggarakannya workshop terkait tata kelola UKPBJ menuju modernisasi sistem pengadaan. Saat ini, UT terus berinovasi dalam penyelenggaraan sistem ujian online menggunakan online proctoring.

Dr. Robin Asad Suryo, M.A. menyatakan bahwa dengan pengadaan barang dan jasa yang tepat dan berkualitas, dapat mendorong peningkatan pelayanan publik. Ia berharap melalui kegiatan workshop dapat saling belajar dan bertukar informasi terkait dengan pelaksanaan kegiatan sistering dan mentoring.

Kemudian, workshop dilanjut dengan Pemaparan Kebijakan Pengembangan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia PBJ oleh Ir. Tatang Rustandar Wiraatmadja, M.T. selaku Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan, serta forum group discussion terkait arah dan strategi program sistering. Agenda pada hari kedua yaitu penguatan kelembagaan UKPBJ dalam rangka keberlanjutan program modernisasi pengadaan.