Berantas Diskriminasi, Menuju Indonesia Berkeadilan Sosial

"Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", pasal kelima Pancasila tersebut sejatinya telah menyemat kedalam hati dan pikiran rakyat Indonesia. Namun, walau kalimat ini sering dikumandangkan di upacara bendera ketika mengenyam bangku sekolah dulu, nyatanya keadilan sosial di Indonesia seakan masih sebatas sebuah cita-cita luhur yang hingga kini belum begitu dirasakan menyeluruh oleh setiap individu manusia Indonesia. Memang masalah keadilan sosial merupakan hal yang teramat kompleks untuk dipecahkan. Oleh karenanya perlu terdapat kajian-kajian kongkrit yang membantu mengurai akar permasalahan dan mewujudkan keadilan sosial tersebut.

Menanggapi isu tersebut, pada 19 Oktober 2016 bertempat di gedung Universitas Terbuka Convention Center (UTCC), Seminar Nasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Terbuka (FISIP-UT) kembali digelar. Seminar kali ini mengambil tema “Indonesia yang Berkeadilan Sosial tanpa Diskriminasi”. Sesuai dengan tema tersebut, seminar ini diselenggarakan sebagai usaha membangun kesadaran masyarakat dan pemangku kebijakan untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat sejahtera yang berkeadilan sosial tanpa memandang perbedaan sebagai sebuah hambatan. Sebagai wujud konkritnya, diawal acara, diluncurkan pula buku yang juga berjudul “Indonesia yang Berkeadilan Sosial tanpa Diskriminasi”, berisi kajian-kajian ilmiah dan gagasan dari berbagai akademisi berkompeten dibidangnya. 

Sebelum membuka seminar tersebut, sambutan Rektor UT yang sampaikan oleh Pembantu Rektor I Dr. Yuni Tri Hewindati mengungkapkan bahwa konsep keadilan sosial menjamin setiap individu untuk dapat menikmati hak-haknya mendapat kesejahteraan secara aman. Sebagai subyek dan sekaligus obyek dari keadilan itu sendiri, negara dan warga masyarakat berkewajiban untuk mewujudkan keadilan sosial demi kesejahteraan umum. Lebih jauh lagi, Rektor UT menekankan perlunya keadilan sosial untuk menjadi modal politik yang melandasi semua langkah dalam pengelolaan negara, mengingat kesenjangan sosial ekonomi di Indonesia saat ini terlihat mengkhawatirkan. “Saya berharap, Seminar Nasional FISIP-UT tahun 2016 ini dapat memberikan gagasan/ide/wacana konstruktif tentang bagaimana mewujudkan Indonesia yang berkeadilan sosial bagi seluruh elemen masyarakat”, ungkapnya sesaat sebelum membuka acara tersebut.

Dipandu oleh Muhammad Husni Arifin, S.Ag., M.Si., Ph.D. sebagai moderator, UT menghadirkan 4 pembicara utama pada seminar kali ini, diantaranya Dosen Universitas Sanata Dharma Dr. Haryatmoko, SJ.; Prof. Dr. Henny Warsilah, DEA dari Pusat Penelitian Kemasyarakatan dan Kebudayaan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI); serta 2 narasumber yang merupakan dosen FISIP-UT yakni Ir. Ida Zubaidah, M.A., Ph.D. dan Dr. Meita Istianda, S.IP., M.Si.

Dalam makalahnya yang berjudul “Akuntabilitas Pelayanan Publik, Etika Publik sebagai Dasar Membangun Integritas dan Profesionalitas”, Dr. Haryatmoko, SJ. menyoroti bagaimana lemahnya akuntabilitas dan transparansi birokrasi di Indonesia. Ia menggagas etika publik dapat diterapkan menjadi tindakan nyata dalam birokrasi melalui hadirnya komisi etik. Dengan demikian, integritas dalam pelayanan publik dapat lebih terjamin dan akuntabel.

Masih dalam ranah keadilan sosial, Dr. Meita Istianda, S.IP., M.Si. menghadirkan ketidak adilan yang dirasakan masyarakat adat, salah satunya Suku Anak Dalam, bahkan di era yang mengedepankan demokrasi saat ini. Melalui makalahnya yang berjudul “Menghadirkan Keadilan di Era Demokrasi” ia menjelaskan bagaimana perkembangan ekonomi Indonesia yang tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global nyatanya tidak sejalan dengan ketimpangan ekonomi masyarakatnya.

Lain halnya dengan Prof. Dr. Henny Warsilah, DEA, dengan makalahnya berjudul “Menggagas Indonesia yang Berkeadilan Melalui Pembangunan Inklusif”, ia menjabarkan kondisi reformasi yang belum memberikan ruang cukup baik untuk tumbuhnya Indonesia yang berkeadilan tanpa diskriminasi. Ia menambahkan, Indonesia membutuhkan perubahan kerangka berpikir dalam pembangunan. Pembangunan ekonomi yang mengejar pertumbuhan ekonomi perlu ditransformasikan menjadi pembangunan inklusif yang tujuannya mensejahterakan masyarakat secara luas.

Seminar Nasional FISIP-UT 2016

Menutup sesi panel siang itu, Ir. Ida Zubaidah, M.A., Ph.D. membuka mata para pemakalah dan peserta terhadap fenomena ‘perbudakan’ yang masih terjadi di masa keterbukaan informasi dewasa ini. “Perbudakan Modern di Indonesia”, dipilih menjadi judul makalahnya yang mengkritisi masalah ketidak adilan sosial khususnya perampasan hak-hak manusia dalam berbagai sektor. Ia menunjukkan bagaimana perbudakan modern dalam berbagai hal masih menimpa warga negara Indonesia baik di dalam maupun luar negeri. Menurutnya, banyak sekali faktor yang menyebabkan masalah perbudakan modern di Indonesia menjadi sedemikian kompleks dan tidak mudah dihilangkan.

Sebelumnya, Ketua Panitia Rahmat Budiman, S.S., M.Hum., Ph.D. menyampaikan, sebanyak 91 makalah dari berbagai universitas di Indonesia disajikan dalam 7 ruang sesi parallel di Seminar Nasional FISIP-UT tersebut. Makalah-makalah tersebut dikompetisikan dan 2 diantaranya dipilih untuk mendapatkan predikat makalah terbaik. Di akhir acara, Dekan FISIP-UT Prof. Daryono, S.H., M.A., Ph.D. menutup acara Seminar FISIP-UT 2016 secara resmi, setelah mengumumkan 2 orang pemakalah yakni Rendy Pahrun Wadipalapa dan M. Zainudin sebagai pemakalah terbaik Seminar FISIP-UT tahun ini.