PEMUNGUTAN PAJAK

 

1.      Sistem pemungutan pajak Daerah

Pemungutan pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan pajak yaitu:

a.     dibayar sendiri oleh wajib pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem self assessment yaitu sistem pengenaan pajak yang memberi kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang dengan menggunakan  Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD).

b.      Ditetapkan oleh kepala daerah. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem official assessment yaitu sistem pengenaan pajak yang dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang ditunjuk melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah atau dokumen lain yang dipersamakan.

c.       Dipungut oleh pemungut pajak. Sistem ini merupakan perwujudan dari sistem with holding yaitu sistem pengenaan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pada sumbernya, antara lain PLN yang telah ditetapkan berdasar PP Nomor 65 Tahun 2001 tentang pajak Daerah sebagai pemungut Pajak Penerangan jalan atas penggunaan tenaga listrik yang disediakan PLN.

Secara umum, sistem yang digunakan dalam pemunguan pajak daerah adalah sistem self assessment dan official assessment.

a.       Pada cara pertama pajak dibayar oleh wajib pajak setelah terlebih dahulu ditetapkan oleh kepala daerah melalui Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) atau dokumen lain yang dipersamakan. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis dan nota perhitungan.

b.      Pada cara kedua yaitu pajak dibayar sendiri oleh wajib pajak, wajib pajak memenuhi kewajiban pajak yang dibayar sendiri dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD), Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

Wajib pajak yang memenuhi kewajibannya dengan cara membayar sendiri, diwajibkan melaporkan pajak yang terutang dengan menggunakan SPTPD. Apabila wajib pajak yang diberi kepercayaan menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang tidak memenuhi kewajibannya kepadanya dapat diterbitkan SKPDKB dan atau SKPDKBT yang menjadi sarana penagihan pajak.

 

2. Pemungutan Pajak Daerah

            Dalam pelaksanaannya, pemungutan pajak daerah tidak dapat diborongkan artinya seluruh proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Walaupun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan pajak, antara lain pencetakan formulir perpajakan, pengiriman surat-surat kepada wajib pajak atau penghimpunan data objek dan subjek pajak. Kegiatan yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terutang, pengawasan penyetoran pajak dan penagihan pajak.

 

[ Latihan ]