TATA CARA PEMBAYARAN DAN PEMBAGIAN HASIL PBB

Setiap pembayaran pajak harus dibukukan di Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. Dalam rangka memperlancar dan mempermudah pembayaran PBB, Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara membuka rekening di Bank Persepsi.

SISTEM TEMPAT PEMBAYARAN (SISTEP).

Sistem pemungutan dan pembayaran PBB yang ideal adalah :

Namun mencapai sistem yang ideal itu tidak terlalu mudah karena adanya kendala-kendala :

POKOK-POKOK KETENTUAN SISTEM TEMPAT PEMBAYARAN.

TATA LAKSANA PEMBAYARAN

Pembayaran Langsung ke Tempat Pembayaran

Pembayaran melalui Petugas Pemungut

Untuk daerah yang sulit sarana dan prasarananya penyetoran dapat dilakukan selambat-lambatnya tujuh hari sekali.

Pembayaran melalui Pemindah bukuan/transfer, kiriman uang melalui Bank atau Wesel Pos.

Cara pembayaran melalui SISTEP dapat digambarkan sebagai berikut:

sistep.gif (4875 bytes)


PEMBAGIAN HASIL PENERIMAAN PBB

Hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penerimaan negara yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah dengan imbangan pembagian 90% untuk Pemda Kabupaten dan Pemda Propinsi sebagai pendapatan daerah bersangkutan, sedangkan 10% sisanya merupakan bagian Pemerintah Pusat. Hasil penerimaan PBB diarahkan untuk kepentingan masyarakat di Kabupaten/Kota. Dalam PP Nomor 47 tahun 1985 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:

Pemda Propinsi = 20%
Pemda Kabupaten/Kota = 80%
Dengan rincian sebagai berikut:
Pemerintah Pusat = 10%
Biaya pemungutan = 10% x 90% = 9%
Pemda Propinsi = 20% x 81% = 16,2%
Pemda Kabupaten/Kota = 80% x 81% = 64,8%
Jumlah Penerimaan = 100%

   

Mulai tahun 1994/1995, hasil penerimaan PBB bagian Pemerintah Pusat sebesar 10% dibagikan kepada seluruh Kabupaten/Kota.
Berdasarkan SKB Dirjen Pajak dengan Dirjen Anggaran Nomor Kep. 56/A/44/1996, tanggal 25 Nopember 1996, ditetapkan bahwa 65% dibagikan secara merata ke masing-masing Dati II seluruh Indonesia dan 35% diberikan sebagai insentif bagi Dati II yang dapat mencapai rencana penerimaan. Hasil penerimaan PBB yang diterima oleh daerah merupakan pendapatan daerah dan setiap tahun harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Penggunaan dana tersebut harus diselaraskan dengan pembangunan nasional yang diarahkan untuk kepentingan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

Dengan kata lain:

Sejalan dengan UU Nomor 22/1999 tentang Pemerintah Daerah, Daerah Otonom memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan kewenangan daerah otonom mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama serta kewenangan bidang lain. Tetapi yang menjadi pertanyaan dan perlu direnungkan adalah apakah daerah siap dengan penerapan otonomi?
Dengan memperhatikan hal tersebut, maka sebelum penerapan otonomi, diperlukan syarat-syarat minimal yang harus dipenuhi oleh daerah.
Syarat tersebut seyogyanya telah dipersiapkan daerah sebelum otonomi tersebut diterapkan. Kondisi ini diperlukan demi keseimbangan pembangunan, agar setelah otonomi diterapkan kesejahteraan masyarakat lebih meningkat. Di samping sumber daya alam dan manusia yang dimiliki, alternatif pembiayaan pembangunan yang dapat ditempuh adalah dengan pemberdayaan PBB, Bea Perolehan Hak Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan retribusi daerah.