TATA CARA PENDAFTARAN, SPOP, SPPT, SKP, DAN STP

Orang atau badan yang akan mendaftarkan diri sebagai subjek pajak/wajib pajak serta mendaftarkan tanah-tanah dan atau bangunan-bangunan yang dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkannya harus mengisi suatu formulir/blanko yang disebut SPOP (Surat Pemberitahuan Objek Pajak).

SPOP adalah sarana atau alat untuk mendaftar subjek pajak atau mendaftarkan objek pajak. SPOP diberikan kepada wajib pajak dengan surat pengantar resmi yang ditandatangani oleh wajib pajak sebagai bukti penerimaan.

Wajib pajak yang terlambat mengembalikan SPOP atau mengembalikan SPOP sesuai dengan waktu yang ditentukan namun pengisiannya tidak benar, maka wajib pajak yang bersangkutan dikenakan denda administrasi dan akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak (SKP).

Penetapan

Sebagai dasar penagihan pajak, Kepala Kantor Pelayanan PBB akan menerbitkan :

  1. SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang)

  2. SKP ( Surat Ketetapan Pajak)

  3. STP (Surat tagihan Pajak)

1. SPPT

Merupakan surat yang digunakan oleh Dirjen Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak yang terhutang kepada wajib pajak.

  1. Dasar penerbitan

  1. Pelunasan SPPT

Pajak yang terhutang berdasar SPPT harus dilunasi selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.
Contoh : Seorang wajib pajak menerima SPPT tanggal 1 – 3 – 2000, maka selambat-lambatnya tanggal 31 – 8 – 2000 harus sudah melunasi PBB. Tanggal 31 – 8 – 2000 disebut sebagai tanggal jatuh tempo SPPT.

2. SKP

Dasar penerbitan
Diterbitkan bila SPOP yang disampaikan melewati 30 hari setelah diterimanya SPOP oleh wajib pajak dan setelah ditegor secara tertulis ternyata tidak dikembalikan oleh wajib pajak seperti ditentukan dalam surat tegoran.

Diterbitkan apabila berdasar hasil pemeriksaan atau keterangan lainnya ternyata jumlah pajak yang terhutang lebih besar dari jumlah pajak berdasarkan SPOP yang dikembalikan oleh wajib pajak.

Pelunasan SKP
Pajak yang terhutang berdasarkan SKP harus dilunasi selambat-lambatnya 1 bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak. Jadi bila seseorang wajib pajak menerima SKP pada tanggal 1 – 3 – 2000 ia sudah harus melunasi PBB paling lambat 31 – 3 – 2000. Tanggal tersebut disebut sebagai tanggal jatuh tempo SKP.

Jumlah Pajak Dalam SKP
Jumlah pajak yang terhutang dalam SKP yang penerbitannya disebabkan oleh pengembalian SPOP lewat 30 hari setelah diterima wajib pajak, adalah sebesar pokok pajak ditambah dengan denda administrasi 25% dihitung dari pokok pajak.

Contoh :

Si Polan sebagai wajib pajak tidak menyampaikan SPOP.
Berdasar data yang ada, Kepala Kantor Pelayanan PBB mengeluarkan SKP yang berisi:

Objek pajak dengan luas dan nilai jual
Luas objek pajak menurut SPOP
Pokok Pajak Rp 200.000,-
Denda administrasi 25% x Rp 200.000 Rp 50.000,-
Jumlah pajak terhutang dalam SKP Rp 250.000,-

Jumlah pajak yang terhutang dalam SKP, dasar penerbitannya disebabkan oleh hasil pemeriksaan yaitu selisih pajak yang terhutang berdasar hasil pemeriksaan dengan pajak yang terhutang dihitung berdasarkan SPOP ditambah denda administrasi 25% dari selisih pajak yang terhutang.

Contoh :

- Berdasarkan SPOP diterbitkan SPPT Rp 200.000
- Berdasarkan pemeriksaan pajak yang seharusnya terhutang
- dalam SKP Rp 250.000
- Selisih Rp   50.000
- Denda administrasi 25% x Rp 50.000 Rp.  12.500
- Jumlah pajak dalam SKP Rp.  62.500

 
3. STP

Dasar penerbitan

Wajib pajak terlambat membayar hutang pajaknya seperti tercantum dalam SPPT yaitu melampaui batas waktu 6 bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh wajib pajak.

Wajib pajak terlambat membayar hutang pajaknya seperti tercantum dalam SKP yaitu melampaui batas waktu satu bulan sejak tanggal diterimanya SKP oleh wajib pajak.

Wajib pajak melunasi pajak yang terhutang setelah lewat saat jatuh tempo pembayaran PBB tetapi denda administrasi tidak dilunasi.

Besarnya denda administrasi dalam STP dan saat jatuh tempo denda tersebut sebesar 2% sebulan yang dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan hari pembayaran untuk jangka waktu paling lambat 24 bulan. Saat jatuh tempo STP adalah satu bulan sejak diterimanya STP oleh wajib pajak.

Contoh:

SPPT tahun 1998 diterima wajib pajak pada tanggal 1 – 3 – 1998 dengan pajak terhutang sebesar Rp 200.000 dan oleh wajib pajak baru dibayar tanggal 10 Oktober 1998.
Besarnya pembayaran pajak adalah:

Pokok Pajak Rp 200.000,-
Denda administrasi selama 2 x 2% x Rp 200.000 Rp     8.000,-
Pajak yang harus dibayar pada 10 Oktober 1998 Rp 208.000,-
Bila wajib pajak tersebut membayar pajaknya pada tanggal 10 Oktober 2000 (setelah lewat 24 bulan) maka denda administrasi dihitung maksimum selama 24 bulan.
Jadi jumlah pajak yang harus dibayar adalah:
Pokok pajak Rp 200.000,-
Denda administrasi selama 24 bulan=
24 x 2% x Rp 200.000 Rp   96.000,-
pajak yang harus dibayar pada 10 Oktober 2000 Rp 296.000,-