TOPIK 2

Tuntutan bagi terjadinya penyelenggaraan  pembangunan yang lebih berkeadilan, dan merata, serta lebih memihak kepada kelompok masyarakat sasaran telah mulai nampak sejak tahun 90-an. Reformasi politik yang terjadi di Indonesia menunjukkan perlunya mencari pendekatan “baru” yang lebih berorientasi kepada masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar proses pembangunan  menjadi “milik’” masyarakat dalam pengertian yang sesungguhnya. Dengan demikian orientasi pembangunan tidak lagi pada kuantitas dan hasil semata tetapi juga menyangkut proses pencapaian hasil tersebut. Dalam hal ini keterlibatan komunitas sangat penting dan  menjadi suatu keharusan.

Paradigma baru pembangunan adalah pemberian peran yang lebih besar kepada masyarakat dan menempatkannya sebagai obyek sekaligus subyek pembangunan. Hal tersebut harus tercermin dalam hubungan fungsional antar pelaku pembangunan.

Paradigma baru pembangunan adalah pemberian peran yang lebih besar kepada masyarakat dan menempatkannya sebagai obyek sekaligus subyek pembangunan. Hal tersebut harus tercermin dalam hubungan fungsional antar pelaku pembangunan.

 Secara umum ada tiga kelompok utama pelaku yang akan terlibat  yaitu pemerintah, swasta/dunia usaha dan masyarakat baik perorangan maupun kelompok. Masyarakat yang berkelompok inilah yang sering dianggap sebagai komunitas. Masing-masing pihak memanfaatkan teknologi dan sumber daya yang ada berdasarkan nilai dan norma serta sesuai dengan kepentingan dan kemampuan masing-masing pihak.

 Ketiga kelompok tersebut bermitra dalam bentuk hubungan partisipatif sehingga pemahaman terhadap hubungan partisipasi pembangunan mutlak dimiliki dan diterapkan oleh semua pihak.  Pembangunan yang merupakan proses pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya alam dan teknologi harus menghasilkan manfaat bagi semua pihak secara adil dan bijaksana.

Dengan kata lain, pembangunan partisipatif didefinisikan sebagai pembangunan yang melibatkan berbagai pelaku, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat, dalam suatu proses kemitraan dengan menerapkan konsep partisipasi masyarakat. Dalam pola pembangunan tersebut, masyarakat berperan sebagai subjek dan sekaligus objek yang menikmati hasil pembangunan (Parwoto, dkk., 2006). Pendekatan tersebut dipilih untuk mengatasi kesalahan pembangunan yang terjadi sebelumnya. Pembangunan partisipatif dianggap sebagai pendekatan pembangunan yang lebih memihak kepada rakyat.