Hubungan Kelembagaan Pusat-Daerah Menurut UU No.32 Tahun 2004

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pembentukan organisasi pemerintah daerah untuk menjalankan urusan/kewenangan didasarkan pada prinsip money follow function (pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan). Bentuk dan susunan organisasi pemerintah daerah menurut undang-undang tersebut didasarkan pada kewenangan pemerintahan yang dimiliki daerah; karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah; kemampuan keuangan daerah; ketersediaan sumber daya aparatur; pengembangan pola kerjasama antar daerah dan/atau dengan pihak ketiga.

            Dalam undang-undang tersebut Pemerintah daerah adalah kepala daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Kepala daerah mempunyai tugas dan wewenang memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; mengajukan rancangan peraturan daerah; menetapkan peraturan daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD; menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama; mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah; mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Wakil kepala daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah; membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup; memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi; memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa bagi wakil kepala daerah kabupaten/kota; memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah; melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah; melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah berhalangan. Dalam melaksanakan tugasnya, wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah.

Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap  penyelenggaraan urusan pemerintahan pada strata pemerintahan kabupaten dan kota.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat; unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah; serta unsur pelaksana urusan daerah diwadahi dalam lembaga dinas daerah. Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu ditangani. Namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Besaran organisasi perangkat daerah sekurang-kurangnya mempertimbangkan faktor kemampuan keuangan; kebutuhan daerah; cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan, jenis dan banyaknya tugas; luas wilayah kerja dan kondisi geografis; jumlah dan kepadatan penduduk; potensi daerah yang bertalian dengan urusan yang akan ditangani; sarana dan prasarana penunjang tugas. Oleh karena itu kebutuhan akan organisasi perangkat daerah bagi masing-masing daerah tidak senantiasa sama atau seragam. Tata cara atau prosedur, persyaratan, kriteria pembentukan suatu organisasi perangkat daerah ditetapkan dalam peraturan daerah yang mengacu pada pedoman yang ditetapkan Pemerintah. Di tingkat pusat kewenangan kebijakan dapat dijalankan oleh organisasi berbentuk departemen teknis, sekretariat negara ataupun lembaga pemerintah non departemen lainnya. Kewenangan yang berazas pemberian dukungan serta kerjasama dapat dijalankan oleh organisasi yang berbentuk badan atau kantor, sedangkan kewenangan operasional dijalankan oleh departemen teknis yang memiliki perpanjangan tangan di tingkat propinsi. Untuk pemerintah propinsi, kewenangan kebijakan dilaksanakan oleh kepala daerah dibantu oleh unsur staf, sedangkan kewenangan fasilitas dan kerjasama dijalankan oleh organisasi berbentuk badan. Dinas daerah sebagai unsur pelaksana memegang kewenangan yang bersifat operasional. Kewenangan pemerintah propinsi sebagai daerah otonom yang bersifat operasional menurut undang-undang tersebut di atas tidak terlampau banyak, tetapi lebih banyak bersifat fasilitasi dan kerjasama. Pada sisi lain, daerah kabupaten/kota yang menjalankan kewenangan residu akan dijumpai kewenangan yang bersifat operasional. Dengan demikian, kelembagaan pemerintah daerah kabupaten/kota lebih banyak berupa dinas daerah sebagai unsur pelaksana yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat.

            Dinas daerah merupakan unsur pelaksana otonomi daerah. Dinas daerah provinsi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dapat ditugaskan untuk melaksanakan penyelenggaraan wewenang yang dilimpahkan oleh pemerintah kepada gubernur selaku wakil pemerintah dalam rangka dekonsentrasi. Dalam melaksanakan tugas tersebut, dinas daerah provinsi menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya.Dinas daerah kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi. Dalam melaksanakan tugas  tersebut, dinas daerah kabupaten/kota menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, pembinaan terhadap unit pelaksana teknis dinas dalam lingkup tugasnya. Untuk melaksanakan kewenangan provinsi di daerah kabupaten/kota dapat dibentuk unit pelaksana teknis dinas daerah propinsi yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa daerah kabupaten/kota. Unit pelaksana teknis dinas daerah provinsi menyelenggarakan fungsi pelaksanaan kewenangan provinsi yang masih ada di kabupaten/kota, pelaksanaan kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pada provinsi, pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada provinsi dalam rangka dekonsentrasi. Unit pelaksana teknis dinas daerah provinsi merupakan bagian dari dinas daerah provinsi.Pada dinas daerah kabupaten/kota dapat dibentuk  unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian tugas dinas yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan. Unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten/kota dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala dinas dan secara operasional dikoordinasikan oleh camat. 

            Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik dalam bentuk badan, kantor, atau rumah sakit umum daerah. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2003 tentang pedoman organisasi perangkat daerah ditegaskan bahwa lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan tugas tertentu yang karena sifatnya tidak tercakup oleh sekretaris daerah dan dinas daerah dalam lingkup tugasnya. Tugas tertentu lembaga teknis daerah meliputi bidang penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, kependudukan dan pelayanan kesehatan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, lembaga teknis daerah menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya, dan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pada lembaga teknis daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis tertentu untuk melaksanakan sebagian tugas lembaga teknis daerah yang wilayah kerjanya meliputi lebih dari satu kabupaten/kota untuk unit pelaksana teknis provinsi dan lebih dari satu kecamatan untuk unit pelaksana teknis kabupaten/kota.

            Pengendalian organisasi perangkat daerah dilakukan oleh pemerintah untuk provinsi dan oleh gubernur untuk kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan pemerintah.

Latihan :

Jika kewenangan bidang agama menjadi kewenangan pusat,bagaimana hubungan organisasional dengan pemerintah daerah kabupaten/kota? Gambarkan bagan struktur organisasinya!

Rambu-rambu Jawaban Latihan :

Untuk menjawab pertanyaan dalam latihan ini, Anda harus ingat pelaksanaan asas dekonsentrasi di daerah kabupaten/kota dan konsep instansi vertikal