Dewan Pengawas

Universitas Terbuka didirikan dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 Tentang Pendirian Universitas Terbuka. Pada tanggal 15 Agustus 2011 Universitas Terbuka ditetapkan sebagai Satuan Kerja (Satker) yang melaksanakan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU). Perubahan status tersebut didasarkan pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 268/KMK.05/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/Pmk.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum disebutkan pada Pasal 2 bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan BLU dapat dibentuk Dewan Pengawas. Dewan Pengawas BLU adalah organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLU.

Dewan Pengawas UT ditetapkan berdasarkan Kepmendikbud Nomor 172/MPK.A4/KP/2014 pada tanggal 15 Agustus 2014. Berdasarkan Kepmendikbud tersebut Dewan Pengawas terdiri atas 3 orang yaitu:

  1. Arief Daryanto, Ph.D.
  2. Totok Suprayitno, Ph.D.
  3. Taukhid,SE., M.Sc.IB., MBA.

Rapat Dewan Pengawas UT

Untuk keperluan operasional Badan Pengawas, Rektor UT menerbitkan SK Nomor 453/UN.31/KEP/2015 tentang Susunan Dewan Pengawas Pada Universitas Terbuka sebagai Perguruan Tinggi yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum yang menetapkan Arief Daryanto, Ph.D. sebagai Ketua dan Dr. Agus Joko Purwanto,M.Si. sebagai Sekretaris Dewan Pengawas.

Karena adanya perubahan susunan organisasi yang mengelola pendidikan nasional dan perpindahan wilayah tugas, maka Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia menetapkan susunan Dewas yang baru. Susunan Dewas UT baru ditetapkan dengan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32l/M/KPT/2016 tentang Dewan Pengawas Pada Perguruan Tinggi Yang diselenggarakan oleh Pemerintah Yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum tanggal 24 Agustus 2016,

Sesuai dengan Lampiran XXIII Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 312/M/KPT/2016 Tentang Dewas Pengawas Pada Perguruan Tinggi yang Diselenggarakan oleh Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, Susunan Dewan Pengawas Universitas Terbuka adalah sebagai berikut.

  1. Arief Daryanto, PhD
    Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis IPB
  2. Dr. Ir. Patdono Suwignjo, M.Eng.Sc.
    Direktorat Jenderal Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
  3. Dra. Rina Robiati
    Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbedaharaan Provinsi DKI Jaya

Anggota Dewan Pengawas UT 2016

Sekretaris Dewas UT tidak mengalami perubahan, yaitu Dr. Agus Joko Purwanto.

Untuk meningkatkan keefektifan tugas Dewas, Menteri Keuangan merevisi Permenkeu No. 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum dengan menetapkan PMK 95/PMK.05/2016 Tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum. Sesuai dengan PMK tersebut Tugas, Kewajiban dan Wewenang Dewas PTN BLU adalah:

TUGAS:

  1. Melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kpd Pejabat Pengelola BLU;
  2. Pelaksanaan tugas:
    1. Menghadiri rapat;
    2. Memberikan pertimbangan;
    3. Memberikan pendapat dan saran terkait tata kelola, RSB dan RBA, laporan keuangan dan laporan kinerja.
    4. Menyusun program kerja tahunan;

KEWAJIBAN:

  1. Memberikan pendapat dan saran secara tertulis mengenai RSB dan RBA.
  2. Melaporkan gejala menurunnya kinerja BLU;
  3. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Dewas;
  4. Menetapkan keputusan Dewas

WEWENANG:

  1. Mendapatkan laporan berkala atas pengelolaan BLU (lap. Keu dan lap. Kinerja)
  2. Mendapatkan laporan hasil pengawasan/pemeriksaan SPI
  3. Mengetahui kebijakan dan tindakan Pejabat Pengelola BLU
  4. Mendapatkan penjelasan atas kebijakan BLU
  5. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Dewas
  6. Meminta Pejabat Pengelola BLU untuk menghadirkan tenaga profesional dalam rapat Dewas.
  7. Memberikan pandangan thd hal yang dibicarakan dalam rapat;
  8. Meminta audit secara khusus oleh APIP;

Share This Post