Dewan Pengawas

Landasan hukum berdirinya Universitas Terbuka adalah Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 Tentang Pendirian Universitas Terbuka. Sedangkan penetapan sebagai Satuan Kerja (Satker) yang melaksanakan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) didasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 268/KMK.05/2011 tanggal 15 Agustus 2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/Pmk.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum disebutkan pada Pasal 2 bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap pengelolaan BLU dapat dibentuk Dewan Pengawas. Dewan Pengawas BLU adalah organ BLU yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLU.

rapat dewan pengawas blu ut 2015

Dewan Pengawas UT ditetapkan berdasarkan Kepmendikbud Nomor 172/MPK.A4/KP/2014 pada tanggal 15 Agustus 2014. Berdasarkan Kepmendikbud tersebut Dewan Pengawas terdiri atas 3 orang yaitu:

  1. Arief Daryanto, Ph.D.
  2. Totok Suprayitno, Ph.D.
  3. Taukhid,SE., M.Sc.IB., MBA.

Untuk keperluan operasional Badan Pengawas, Rektor UT menerbitkan SK Nomor 453/UN.31/KEP/2015 tentang Susunan Dewan Pengawas Pada Universitas Terbuka sebagai Perguruan Tinggi yang Menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum yang menetapkan Arief Daryanto, Ph.D. sebagai Ketua dan Dr. Agus Joko Purwanto,M.Si. sebagai Sekretaris Dewan Pengawas.

Tugas dan kewajiban Dewan Pengawas adalah sebagai berikut:

  1. mengikuti perkembangan kegiatan PK-BLU;
  2. memberikan pendapat dan saran kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Menteri Keuangan mengenai rencana strategis bisnis dan rencana bisnis dan anggaran yang diusulkan pejabat pengelola PK-BLU;
  3. melaporkan kepada Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dan Menteri Keuangan apabila terjadi penurunan kinerja PK-BLU, dan
  4. memberikan masukan,saran dan tanggapan atas laporan keuangan dan laporan kinerja PK-BLU kepada pejabat pengelola.

Informasi terkait: Dasar Hukum Penyelenggaraan Badan Layanan Umum

Share This Post